Hilangkan Warga Mampu Mental Miskin, DPRD Dorong Dinsos Beri Lebel Penerima Bansos

Ilustrasi pemberian bantuan sosial.

KBRN, Sidoarjo- Menyambut pelaksaan program bantuan sosial bagi warga miskin oleh pemerintah pusat di tahun 2021 ini, sejumlah persiapan dilakukan oleh Dinas Sosial (Dinsos), terutama dalam soal pendataan calon penerima bantuaan.

Dhamroni Kudlori, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo mengingatkan, para pelaksana Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT), diharap bekerja secara serius. Akurasi dan validasi data terbaru calon penerima bansos sangat penting untuk maksimalnya program pengentasan kemiskinan warga Indonesia.

"Pendataan data kesejahteraan sosial itu kan harus benar-benar valid. Selama ini disampaikan bahwasanya sering bansos-bansos itu kurang tepat sasaran. Mangkanya kita mendorong kepada dinas Sosial untuk dilakukan program lebelisasi, atau tanda bagi warga penerima bansos dari pemerintah," tutur Dhamroni kepada Radio Republik Indonesia (RRI) di kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo, Selasa (23/2/2021).

Ia juga menegaskan, dalam pendataan penerimaan bansos yang perlu lebih diperhatikan ialah kelayakan penerima. Menurutnya, yang menjadi sorotan yakni warga yang mampu namun bermental miskin. Dalam arti warga yang mampu namun masih berharap bantuan sosial dari pemerintah yang sebenarnya diperuntukkan bagi warga kurang mampu atau miskin itu.

"Karena selama ini saya lihat, persoalannya yang saya lihat bukan hanya data warga miskinnya saja, tetapi warga yang bermental miskin inilah yang harus diberangus," kata Politisi PKB tersebut.

Sementara, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur melakukan penguatan dan pembekalan kepada 117 tenaga pelaksana SLRT pada Senin 22 Februari 2021.

Tingginya masyarakat yang tidak berhak menerima bantuan justru menerima, serta sebaliknya menjadi tugas dari tenaga pelaksana (SLRT), berkoordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan.

Tirto Adi, Kepala Dinas Sosial mengatakan, Supervisor juga akan ditempatkan di tingkat Kecamatan berkoordinasi dengan kasi kesos dan technical assistant untuk tingkat kabupaten.

“Harapan kami, dengan mengerahkan tenaga pelaksana SLRT ini nanti, akurasi pendataan akan lebih valid,” jelas Tirto Adi.

Untuk diketahui, pada tahun 2021 ini ada 3 program bansos Covid19 dari pemerintah, yakni PKH, Kartu Sembako, dan Bansos Tunai yang akan disalurkan di 34 provinsi di seluruh Indonesia termasuk di Jawa Timur yakni Kabupaten Sidoarjo.

Dalam penyalurannya, Kemesos akan bekerjasama dengan sejumlah bank milik negara dan PT Pos Indonesia yang akan mengantarkan ke tempat tinggal masing-masing keluarga penerima.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00