Pengamat Sindir Menteri Pencitraan Politik Pribadi

(Ilustrasi/deviantart)

KBRN, Surabaya : Staf pengajar Ilmu Politik dari Universitas Brawijaya, Hasan Ubaid mengingatkan kepada pembantu presiden tidak menggunakan akses dan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi terlebih untuk tujuan politik Pilpres 2024.

Terkait hal tersebut Hasan Ubaid meminta presiden Jokowi tegas untuk memecat menteri yang dinilai tidak fokus menjalankan kinerjanya dan sibuk melakukan pencitraan politik.

"Secara normatif, saya sebagai seorang akademisi Ilmu Politik dan Pemerintahan menilai sudah tidak pantas dan diluar etika bernegara. Apalagi ia digaji dan menggunakan fasilitas negara," ungkap Hasan dikonfirmasi, Rabu (8/5/2022).

Menurut Hasan, Jika memang berniat pembantu presiden untuk berkampanye, meningkatkan popularitas atau elektabilitas pribadi, seharusnya tidak menggunakan apapun fasilitas atau platform negara.

"Kementerian atau BUMN tentunya termasuk wilayah negara. Lebih baik mengundurkan diri agar tidak terjadi bias posisi. Masyarakat sudah semakin cerdas melihat fenomena-fenomena seperti ini,” ujar Hasan.

Hasan menyarankan lebih baik menteri tersebut untuk semakin fokus pada tugas dan fungsinya. Hal itu juga menunjukkan kapasitas dan integritas para menteri dalam bekerja membantu presiden melayani rakyat secara optimal.

Kritikan pedas sebelumnya juga disampaikan politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu. Menurutnya tugas partai politik hari ini harus mampu memotong modus oligarki pemodal yang ingin mendikte partai politik. Ia mengingatkan partai maupun gabungan partai politik dalam koalisi manapun bahwa oligarki pemodal yang sangat kuat dapat merusak negara.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar