Kasus Tipikor BPR Kota Kediri Naik Ke Penyidikan

Kasie Intelijen Kejari Kota Kediri, Harry Rachmat, SH., MH. (Foto: istimewa)

KBRN, Kediri: Kejaksaan Negeri Kota Kediri telah menaikkan penyelidikan perkara Tindak Pidana Korupsi pada penyaluran kredit pada PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Kediri tahun 2016 ke tahap penyidikan sesuai dengan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri Nomor: Print-612/Fd.1/M.5.13/05/2022 tanggal 11 Mei 2022.

Menurut Kepala Kejari Kota Kediri, Novika Muzairah Rauf, SH., MH, melalui Kasie Intelijen Kejari Kota Kediri  Harry Rachmat, SH., MH, Kejaksaan Negeri Kota Kediri sebelumnya telah melakukan penyelidikan terhadap perkara ini sesuai dengan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri No.  Print-179/M.5.13/Fd.1/10/2021 tanggal 22 Oktober 2021.

"Perkara ini merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya yang telah di sidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya yaitu perkara an. Ida Riyani dan Indra Harianto," kata Harry Rachmat.

Kasus posisi singkat perkara ini adalah,bahwa diduga terdapat penyimpangan dalam penyaluran kredit di BPR Kota Kediri tahun 2016, yaitu sejak proses pengajuan oleh debitur melalui Marketing (Accounting Officer) sampai tahap dilakukan rapat oleh Komite Kredit.

"Nilai kredit yang diajukan para debitur tinggi, tanpa didukung dengan data yang benar terkait penghasilan debitur untuk mengukur kemampuan membayar, selain itu sertifikat yang dijadikan jaminan masih terikat dengan pihak lain. Dengan kejadian tersebut para debitur tidak bisa melaksanakan kewajiban membayar angsuran sehingga PD. BPR Kota Kediri mengalami kredit macet dan menimbulkan kerugian keuangan Negara," katanya.

Oleh karena analisa kredit yang dibuat tidak sesuai dengan kondisi riil, berakibat Saudara CA yang mendapat fasilitas kredit dari PD. BPR Kota Kediri sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) realisasi kredit dilakukan tanggal 21 Juni 2016, Saudara ES mendapatkan fasilitas kredit dari PD. BPR Kota Kediri sejumlah Rp.400.000.000.-(empat ratus juta rupiah) realisasi kredit tanggal 23 Desember 2016 dan Ida Riyani (terpidana dan masih melakukan Upaya Hukum) mendapatkan fasilitas kredit dari PD. BPR Kota Kediri sejumlah Rp.600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) realisasi kredit tanggal 13 Juni 2016.

"Setelah menerima kredit, Saudara CA dan Saudara ES hanya 7 kali membayar angsuran, setelah itu tidak melaksanakan lagi kewajibannya sedangkan Ida Riyani tidak pernah  membayar angsuran, sehingga terjadi kredit macet mengakibatkan kerugian keuangan Negara C.q. Pemerintah Kota Kediri C.q. PD BPR Kota Kediri sejumlah Rp1.330.870.135.- (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus tiga puluh lima rupiah) (sisa pokok pinjaman).

Lebih lanjut, meski belum ditetapkan tersangka dalam perkara ini, tapi untuk selanjutnya penyidik akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada para saksi, mengumpulkan alat bukti, serta berkoordinasi dengan BPKP untuk perhitungan kerugian keuangan negara.(ac)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar