Bupati Non Aktif Probolinggo dan Suami Jalani Sidang Kasus Korupsi

KBRN,Surabaya : Bupati Probolinggo non-aktif, Puput Tantriana Sari menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) Surabaya pada Selasa, 25 Januari 2022.

Puput didakwa atas perkara dugaan suap jual-beli jabatan di Kabupaten Probolinggo. Selain Puput juga disidangkan Hasan Hasanuddin, anggota DPR RI yang juga suami puput.

Sidang di pimpin Hakim Dju Jhonson Mira Mangngi tesebut di gelar secara daring teleconference. Kedua orang terdakwa berada di Rutan KPK Jakarta.

Menurut JPU Wawan Yunarwanto, jaksa KPK Hasan dan Tantri didakwa pasal 12 huruf a UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomer 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP junto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

"Ya, ada tiga dakwaan komulatif untuk kedua terdakwa," kata JPU Wawan.

Jaksa juga mengatakan Puput bersama suaminya serta Doddy Kurniawan, Camat Krenjengan dan Muhammad Ridwan Camat, Paiton menerima hadiah uang senilai Rp 360 juta.

"Bahwa terdakwa Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo bersama-sama dengan terdakwa Hasan Aminuddin selaku anggota DPR RI serta Doddy Kurniawan selaku Camat Krejengan dan Muhamad Ridwan selaku Camat Paiton telah menerima hadiah uang sebesar Rp 360 juta," kata Jaksa Wawan.

Dalam perkaranya, Puput dan Hasan Aminuddin yang merupakan Anggota DPR RI Fraksi Nasdem menyandang status tersangka KPK bersama 18 orang lainnya dalam kasus dugaan suap terkait seleksi atau jual beli jabatan penjabat kepala desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021. Mereka terjerat setelah tertangkap tangan KPK, pada Senin 30 Agustus 2021.

KPK menduga, total tarif untuk menjadi kepala desa di pemerintahan Kabupaten Probolinggilo sebesar Rp 25 juta perorangan. Adapun tarif untuk menjadi Pejabat Kepala Desa sebesar Rp 20 juta, ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp 5 juta/hektare.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar