Sidang Praperadilan JE Lawan polda Hadirkan Kriminolog

KBRN, Surabaya : Sidang lanjutan praperadilan antara JE pendiri sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI) melawan Polda Jatim memasuki agenda pembuktian akhir.

Sidang kali ini menghadirkan ahli kriminologi dari Universitas Brawijaya, Prija Djatmika. Didalam persidangan saksi ahli menyampaikan dimana barang bukti yang ada ditangan penyidik dalam menangani suatu perkara pidana akan dinilai oleh hakim sesuai dengan ketentuan KUHAP.

"Keterangan saksi, Bukti surat, keterangan ahli, ini petunjuk saja, nanti hakim yang menilai, sesuai pasal 184 KUHAP," ungkap Djatmika, Jum'at (21/1/2022).

Untuk Saksi berantai atau lebih dari dua orang, lanjut Djatmika, keterangan yang ia sampaikan haruslah berkesesuaian dengan perkara yang sedang diperiksa oleh penyidik.

"Rangkain saksi saksi yang mengarah pada perbuatan materiil, tapi apabila Saksi-saksi itu tidak berkesesuaian itu tidak masuk dalam kategori alat bukti petunjuk," kata Djatmiko.

Kuasa hukum JE, Jefey Simatupang  kemudian mempertanyakan adanya saksi yang disebut sebagai saksi Testimonium De Auditu, atau saksi yang kesaksiannya atau keterangan-nya hanya mendengar dari perkataan orang lain, bukan mengetahui secara langsung suatu perbuatan tindak pidana.

Djatmika dalam hal ini menegaskan,  saksi yang demikian itu berada di luar kategori yang dibenarkan, sebab hukum pidana itu wajib berdasarkan kebenaran yang riil.

"Hukum pidana itu berdasarkan kebenaran materiil, berdasarkan kebenaran yang sebenar-benarnya," kata ahli.

Pertanyaan Jefry tersebut bukan tanpa alasan, sebab dari 22 orang saksi yang di BAP oleh penyidik dalam perkara dugaan pencabulan di Sekolah SPI adalah saksi yang dikategorikan sebagai saksi Testimonium De Auditu, yaitu saksi yang kesaksiannya atau keterangan-nya hanya mendengar dari perkataan orang lain.

Diakhir persidangan, Kuasa hukum JE mengajukan beberapa tambahan alat bukti diantaranya Bukti Tambahan yang di beri nomor P. 46 mengenai berkas tahap 1 penyidikan Polda Jatim yang dikembalikan oleh Kejati Jatim.

Selain itu terdapat juga tambahan bukti P 51 berupa Vidio isi wawancara dari kasi Penkum kejaksaan tinggi Jatim mengenai alasan-alasan dikembalikannya berkas atau disebut P-19.

Penyerahan bukti tambahan itu sempat di persoalkan oleh Bidkum Polda Jatim, namun oleh Hakim di tetap diterima dengan alasan bahwa persidangan memerlukan bukti sebagai penilaian dalam menjatuhkan putusan nantinya.

Barang bukti yang telah diterima, baik dari pemohon maupun termohon Praperadilan kata Ginting, tidak semuanya akan diterima sebagai bukti dalam pertimbangan putusan. Bukti-bukti itu nantinua dapat dinilai atau pun juga dikesampingkan.

"Sebelum persidangan itu ditutup kita tetap terima (penyerahan bukti), karena sidang itu memerlukan bukti," tandas Hakim tunggal Martin Ginting.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar