Kejari Kota Kediri Tetapkan Dua Tersangka Pada Korupsi BPNT

Kejari Kota Kediri Tetapkan Dua Tersangka Pada Korupsi BPNT Dinsos. (Foto: istimewa)
Dua tersangka dugaan tindak pidana korupsi BPNT Kemensos 2021, masing-masing Eks Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, inisial TKP (kanan, red) dan pendamping BPNT, inisial SDR (kanan, red). (Foto: istimewa)

KBRN, Kediri: Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri berhasil membongkar kasus dugaan tindak korupsi di lingkup Dinas Sosial (Dinsos) Kota Kediri, melalui Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Upaya ini didasari oleh  Surat Perintah Nomor : Print-02/ M. 5.13/ Fd.1/ 01/2022 tanggal 5 Januari 2022, di mana telah melakukan penyidikan tentang dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kemensos RI.

Hal ini dijelaskan, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Sofyan Selle, S.H., MH, saat menggelar konferensi pers Penetapan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Dinas Sosial Kota Kediri, Rabu (19/1/2022).

"Dalam kasus dugaan korupsi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini ada dua nama yang kami tetapkan jadi tersangka. Masing-masing, Eks Kepala Dinas Sosial Kota Kediri berinisial TKP dan Pendamping BPNT berinisial SDR," kata Sofyan Selle.

Sofyan menegaskan, kedua tersangka terbukti meminta fee kepada pihak supplier selaku pihak ketiga bahan pokok Program BPNT di Kota Kediri. Misalnya, untuk komoditas beras, kepala dinas mendapat fee sebesar Rp 200 per Kilogram dan fee pendamping Rp 100 per Kilogram.

Untuk telur, kepala dinas mendapat fee Rp 1.000 per Kilogram dan fee pendamping Rp 500 per Kilogram.  Sementara untuk komoditas kacang,  kepala dinas mendapat fee Rp 1.000 per Kilogram dan pendamping Rp 500 per Kilogram. 

"Dari informasi yang kami terima, permintaan fee tersebut berlangsung sejak periode bulan Juni 2020 sampai dengan September 2021. Kemudian, secara keseluruhan nominal yang telah diterima kurang lebih sekitar Rp 1,4 Miliar," katanya. Berdasarkan pemeriksaan saksi dan barang bukti, dalam kasus dugaan korupsi ini pihak penyidik menemukan perbuatan yang melawan hukum, yakni melanggar Pasal 37 avat (1) huruf d dan pasal 39 ayat (1) huruf d Permensos Nomor 20 tahun 2019 tentang Penyaluran BPNT yang berbunyi, Koordinator Daerah Pendamping Sosial Pangan dilarang menerima imbalan dari pihak manapun, baik dalam bentuk uang maupun barang terkait dengan penyaluran BPNT. 

Di sisi lain, kedua tersangka tersebut pun terbukti melanggar Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf b, Pasal 11 atau Pasal 12 b Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. 

Sementara itu, dalam kasus ini petugas juga berhasil mengamankan barang bukti uang sebesar Rp 392,7 juta, tiga buah ponsel, kuitansi, nota dan sejumlah dokumen. 

"Kami berhasil mengamankan ponsel berisi percakapan WhatsApp (WA) dari supplier, pendamping, dan kepala dinas. Ini baru sementara uang yang kita amankan, dan tidak menutup kemungkinan akan bertambah lagi," katanya.

Tak hanya itu, lanjut Sofyan, hingga saat ini petugas sudah meminta keterangan 20 orang saksi. Mereka ini terdiri dari pihak Dinas Sosial, E-warong, supplier, Bank Mandiri, Bulog, KPM, dan tenaga pendamping.

"Selama pemeriksaan, kedua tersangka didampingi penasehat hukum, dan telah menjalani pemeriksaan kesehatan, dan Swab Antigen serta dinyatakan sehat," katanya.(ac)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar