Sengketa Lahan Sawotratap, Fakta Terkait Adanya Anak Angkat Terungkap

KBRN, Surabaya : Laporan dugaan pemalsuan surat keterangan jual beli tanah Asmono bin Srikah seluas 1.859 meter persegi di Desa Sawotratap, Sidoarjo dengan terlapor M Sugeng Mulyanto Ke polda Jatim, hingga saat ini statusnya masih saksi Pelapor. 

Laporan itu dibenarkan oleh Surono, SH. selaku penasehat hukum terlapor, "benar klien kami untuk saat ini statusnya masih saksi, yang atas laporan saudara Bambang. Kata Surono. Senin (17/1/2022).

Ia menambahkan kliennya sudah hadir dalam panggilan sebanyak dua kali, terkait tindak pidana pemalsuan atau pasal 263 atas nama pelapornya Bambang.

Dalam hal laporan itu, kata Surono kliennya tidak mengetahui secara pasti tentang surat segel tersebut, menurutnya proses itu sebelumnya dilakukan oleh panitia, yang saat itu ada beberapa lurah sebelum-sebelumnya, dimana klien memiliki beberapa objek, bukan satu objek saja.

"Klien kami ada sebelas objek. Pada saat itu pengurusannya sekaligus, sehingga banyak berkas yang ditanda tangani, ada juga berkas segel yang kosong.

Menurut Pernyataan Surono, yang masih diingat pada saat itu mantan lurah Bowo, akan mengurus seluruh sertifikat tanah milik kliennya, namun demikian Suorono menjelaskan kliennya tidak mengetahui secara pasti,  tentang siapa yang membuat surat tersebut jika disurat tersebut dinyatakan asli dan palsu.

"Secara kontruksi hukum juga harus dibuktikan keaslian dan palsunya surat tersebut," Jelasnya.

Harusnya Lanjut Surono, mengenai pelaporan persoalan ini, harus ada pihak yang dirugikan."Pelapor sendiri merupakan putra dari Almarhum pak Asmono, yang dulunya Kepala Desa Sawutratap. Pada tahun 1970, telah dibeli oleh ayah klien kami, yakni Almarhum Bambang Permadi. Ayah klien kami membeli tanah itu kepada ibu Slikah, ibu angkat Asmono," paparnya.

Asmono dijelaskannya adalah anak angkat, sedangkan Bambang itu ahli waris Asmono itu benar, akan tetapiAsmono bukanlah ahli waris dari Slikah, sehingga secara yuridis apabila Bambang bukan ahli waris dari Slikah, maka dalam hal ini Bambang tidak mempunyai hak.

Namun anehnya dalam laporannya meningkat dari penyelidikan ke penyidikan. Penyidik sudah bisa menunjukkan Dokumen dari BPN dan disitu diketahui kalau Bambang selaku pelapor tidak ada hak," ujarnya.

Ditanya mengenai tanda tangan cap Jempol yang dipersoalkan, Surono mengatakan, banyak hal bisa terjadi dalam hal itu,  dalam artian kondisi tertentu, bisa saja karena kondisi kesehatan dari Asmono sangat tidak memungkinkan, dan itu secara hukum sah-sah saja.

"Jadi mengenai adanya cap Jempol itu, Klien kami sama sekali tidak tahu," kata Surono.

Terpisah, terlapor M Sugeng menyayangkan terkait pemberitaan dibeberapa media. Ia menerangkan kejadian ini dipersoalkan setelah peta bidang miliknya itu keluar. Sugeng menduga ada pihak ketiga yang melaporkan ke Bambang.

"Kalau Bambang mempersoalkan itu, saya kira salah, karena Asmono itu ibunya bernama Ngatiu, status Bambang itu adalah cucu angkat Slikah," tukasnya.

Kalau Almarhum ayah saya itu dianggap mengada-ada itu miliknya, dari dulu mestinya sudah dipersoalkan apalagi Asmono pada saat itu menjabat Kades, Yang jelas Asmono mengetahui kalau Ibu Slikah sudah menjualnya. Makanya Beliau (Asmono) tidak mempersoalkannya.

Secara terpisah Kuasa hukum Bambang, I Ketut Suardana, SH. MH, mengakui Asmono bukan anaknya Slikah sesuai surat penetapan waris dari Pengadilan Agama (PN). Namun demikian surat segel 97 sudah jelas palsu. 

Subtansi perkara itu, kata Ketut, adalah adanya pemalsuan keterangan jual beli dengan segel tahun 1997. Dimana  Asmono  meninggal tahun 1992 atau Slikah 1995 jadi siapa yang bertransaksi pada tahun 97 itu. Katanya. 

"Ini tidak bisa di ingkari bahwa terjadi adanya dugaan pemalsuan surat keterangan jual beli, selain itu dalan buku Letter C Desa tanah tersebut atas nama Asmono, Slikah. Maka hak tanah tersebut sudah jelas adalah Asmono," pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar