Cegah Korupsi, KPK Imbau Bupati Kediri Mempunyai Program Prioritas

Cegah Korupsi, KPK Imbau Bupati Kediri Mempunyai Program Prioritas. (Foto: Ayu Citra)

KBRN, Kediri: Untuk mencegah munculnya celah atau adanya tindakan korupsi di daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau Bupati Kediri - Wakil Bupati Kediri, Hanindhito-Dewi untuk mempunyai Program Prioritas pada kepemimpinannya.

"Sejauh ini tata kelola di lingkup Pemerintah Kabupaten Kediri sudah bagus dan harus ditingkatkan lagi. Pesan untuk Bupati baru, harus punya prioritas dan dari sisi KPK, harus mengurangi celah korupsi," kata Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi KPK, Edi Suryanto, saat menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Pada Pemerintah Kabupaten Kediri, di Pendopo Kabupaten Kediri, Kamis) 4/3/2021).

Dalam mewujudkan hal ini, ungkap Edi, maka Pemkab Kediri juga perlu mendapat dukungan dari rekan media, dan masyarakat setempat. Dengan demikian, maka ke depan akan tercipta pemerintahan yang bersih dalam melayani publik.

"Hadir dalam rapat koordinasi ini, sejumlah instansi kedinasan di Kabupaten Kediri. Mereka kami undang agar mampu berkontribusi dalam perbaikan tata kelola ke depan," katanya.

Bahkan, pihaknya juga memberikan contoh tentang adanya peluang tindak korupsi. Misal di wilayah kerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD), maka potensi korupsi itu bisa terjadi tatkala ada mutasi pejabat, atau rekrutmen pegawai pemerintah.

"Secara umum dari data yang ada, Tata Kelola Pemkab Kediri masih bagus di peringkat 9 se-Jawa Timur dan urutan ke-98 dari 500 daerah se-Indonesia," katanya.

Pada kesempatan ini pula, pihaknya mengingatkan bahwa Pemkab Kediri harus segera mengurus sertifikat aset tanah miliknya yang belum disertifikasi, di mana totalnya ada sekitar 1.013 bidang tanah, sedangkan di Jawa Timur ada 63.000 bidang aset tanah pemda yang belum memiliki sertifikat.

Menanggapi hal ini, Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana mengatakan, menyambut baik tindak pencegahan korupsi oleh KPK di wilayah kerjanya. Langkah ini sejalan dengan upayanya mewujudkan pemerintahan yang melayani publik dan bersih dari korupsi.

Bahkan sebelumnya, saat menghadiri Rapat Paripurna Serah Terima Jabatan Bupati Kediri dan Wakil Bupati Kediri di Gedung DPRD Kabupaten Kediri, Rabu malam (3/3), Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana mengimbau, agar seluruh SKPD di Kabupaten Kediri bisa 'melek' media sosial.

"Dengan memanfaatkan media sosial, maka kinerja semua SKPD di Kabupaten Kediri ini bisa lebih transparan bagi publik. Ini wujud keterbukaan dan pelayanan bersih,serta ramah bagi masyarakat," katanya.

Pada rapat paripurna ini, Bupati Kediri yang akrab disapa Mas Dhito, juga menyebutkan Program Prioritasnya, yakni Pencegahan dan Penanganan Covid-19.

"Pencegahan dan Penanganan Covid-19 kini menjadi concern semua kepala daerah, termasuk di Kabupaten Kediri. Harapannya, status perkembangan kasus positif Covid-19 di sini bisa segera berubah menjadi Zona Hijau," katanya.(ac)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00