Ketua Komisi C DPRD Surabaya : Investasi Boleh Tapi Tidak Boleh Kesampingkan Suara Warga

Ketua Komisi C DPRD Surabaya Baktiono (Dok : Indriatno RRI)

KBRN, Surabaya ; Percepatan pemulihan ekonomi dampak pandemi Covid-19 menjadi fokus pada setiap elemen masyarakat dan pemerintah salah satunya Komisi C DPRD Surabaya. Melalui dorongan mewujudkan ibu kota Jawa Timur menjadi kota ramah investasi. Sehingga para investor melirik Surabaya sebagai ladang penanaman modal.

Melalui catatan investasi yang dapat membawa perekonomian, pembangunan, dan kesejahteraan warga Surabaya menjadi lebih baik. Salah satunya memberi peluang terhadap investasi pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) berskala internasional diantaranya Shell perusahaan minyak dan gas multinasional yang berkantor pusat di Belanda serta British Petroleum (BP) perusahaan minyak bumi bermarkas di London.

Ketua Komisi C DPRD Surabaya Baktiono Mengatakan setiap pembangunan yang dilakukan oleh setiap investor harus memenuhi persyaratan serta prosedur dari sejumlah instansi hingga tingkatan warga. Perizinan tersebutlah yang nantinya menjadi dasar dapat berlangsungnya pembangunan. Terutama bagi warga sekitar yang terkena dampak atas berlangsungnya pembangunan meski berdalih pengembangan kota.

Surat Pemberitahuan Penghentian Sementara Pembangunan SPBU Shell (Dok: Baktiono)

“Jadi untuk pembangunan pompa bensin shell itu kan harus memenuhi prosedur-prosedur yang ada dari instansi-instansi terkait yang ada di kota Surabaya. Selain itu juga harus bisa menyampaikan pada warga sekitar artinya sosialisasi itu memang sudah dilakukan, tapi kalau tidak diberitahukan secara langsung atau secara tertulis kepada terutama yang terdampak paling dekat itu sama dengan tidak ada artinya”, ungkapnya kepada Reporter RRI melalui sambungan telfon, Jumat (26/11/2021).

Selain itu Baktiono menjelaskan membangun kota bukan hanya tugas pemerintah namun juga seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali para investor. Tetapi ketika pembangunan dilakukan dengan mengesampingkan kesejahteraan ataupun kenyamanan warga tidak dapat dibenarkan. “warga waktu itu pun sudah mengirim surat protes sebelum perizinan keluar tapi belum tanggapi oleh karena itu waktu saat rapat dengar pendapat di Komisi C  Selasa (23/11) kemarin, semua bisa duduk bersama dan semua juga saling evaluasi dan akhirnya kesimpulan ini juga harus kita sampaikan harus dihentikan dan dievaluasi perizinannya”,terangnya.

Politikus Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan tak ingin permasalahan pembangunan SPBU Shell di Jln. Simo Magersari No 62, 64 Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal berlarut. Sehingga menimbulkan kerugian bagi seluruh pihak maka diputuskan untuk penghentian sementara kegiatan pembangunan melalui surat pemberitahuan oleh Satpol PP pada PT. Shell Indonesia sejak Kamis (25/11/2021) sampai batas waktu yang belum ditentukan sembari evaluasi perizinan.

“Artinya kami juga tidak menginginkan Kota Surabaya menjadi kota pompa bensin yang luar biasa menjamur. Harus dilakukan juga kajian-kajian yaitu baik kajian sosial, kajian ekonomi, kajian analisa dampak lingkungan, kajinan analisa lalu lintas. Jangan sampai dengan bertambahnya banyak investor pompa bensin dapat merugikan Kota Surabaya dan warga Kota Surabaya”,pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar