Cegah Pungli, ASN di Kota Pasuruan di Training

KBRN, Pasuruan : Untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat, tanpa ada Pungutan liar (Pungli) dalam memberikan pelayanan publik, Pemerintah Kota Pasuruan melakukan sosialisasi pencegahan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kota Pasuruan sebagai bekal dalam melakukan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

" Bahwa pelayanan publik pada hakekatnya adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat," ungkap Plt. Asisten Pemerintahan Kota Pasuruan, Kokoh Arie Hidayat dalam Sosialisasi Pungutan Liar dan Gratifikasi dengan model Focus Group Discussion (FGD), Rabu (25/11/2020).

Menurutnya, untuk menciptakan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur tidak terlepas dari adanya permasalahan yang timbul. Lanjutnya, gratifikasi dan pungutan liar masih menjadi salah satu permasalahan yang rawan ditemui dalam proses memberikan pelayanan publik yang dilakukan oleh pejabat dan aparatur Negara. 

"Kegiatan gratifikasi dan pungutan liar pada pelayanan publik akan mengganggu dan memberatkan masyarakat sehingga dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah," terangnya.

Kata dia, sebagaimana diatur dalam pasal 12B ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1991 Jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, tersirat bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau Penyelenggara Negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. 

" Kemudian pada pasal 12C ayat (1) Undang-Undang nomor 31 tahun 1991 Jo Undang-Undang  nomor 21 tahun 2001 juga disebutkan terkait ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK," bebernya.

Karenanya, tegas Kokoh, berdasarkan aturan itu, seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib menolak gratifikasi dan pungutan liar.  Beberapa contoh gratifikasi yang harus ditolak oleh para PNS, yakni pemberian tiket perjalanan dinas, pemberian hadiah seperti mobil dan rumah, pemberian hadiah saat pernikahan melampaui batas, seperti biaya event organizer atau konsumsi ditanggung pengusaha tertentu.

" Termasuk memberikan potongan harga khusus kepada pejabat Negara atau PNS, biaya ongkos naik haji, pemberian hadiah ulang tahun, dan pemberian uang ucapan terima kasih," rincinya.

Dalam akhir sambutannya, Kokoh  berharap Pegawai Negeri sebagai Aparatur Sipil Negara atau penyelenggara Pemerintah se-Kota Pasuruan dalam menjalankan tugasnya, wajib berpegang pada ketentuan yang berlaku, sehingga kegiatan yang cenderung atau mengarah pada gratifikasi dan pungutan liar dapat dikikis.

Pantauan RRI, hadir dalam acara itu, antara lain, Wakapolres Pasuruan Kota, Inspektur Kota Pasuruan, Kepala Badan dan Kepala OPD, serta seluruh Camat se-Kota Pasuruan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00