Dokter Asal Sidoarjo, Desak Pemkab Pasuruan Pecat Mantan Istri

Mediasi Mantan Suami dengan BKPPD Pasuruan. (Foto : ist)

KBRN, Sidoarjo : Dokter asal Sidoarjo Desak Pemkab Pasuruan berhentikan mantan istri dari ASN, hal tersebut dilakukan karena belum adanya sanksi tegas terhadap Oknum dokter perempuan yang berdinas di Puskesmas Prigen Pasuruan yang tak lain adalah mantan istrinya yang diduga melakukan perselingkuhan dengan perawat puskesmas tersebut.

Anang Suhari Dokter gigi asal Sidoarjo sebagai mantan suami, meminta BKPPD Pasuruan segera berikan sanksi tegas berupa pemecatan kepada mantan istri karena perbuatannya telah melanggar aturan sebagai seorang ASN.

"Mantan istri saya memaksa dan meminta saya untuk menceraikannya dan perceraian itu tidak ada ijin, hal tersebut juga sudah saya diadukan ke Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan dan Inspektorat sebelumya juga sudah saya laporkan juga ke kepala puskesmas Prigen Pasuruan, dan dinas terkait namun hal tersebut nihil tak digubris", ungkap Anang yang juga seorang dokter, Jumat (20/11/20).

Anang merasa kecewa terhadap pemkab pasuruan maupun dinas terkait lantaran laporan dugaan perselingkuhan dan perceraian tanpa izin yang dilakukan oleh mantan istrinya tak digubris. Dirinya menambahkan kasus ini sudah berjalan 1 tahun lebih, laporan masuk pada tanggal 29 oktober 2019 hingga saat ini belum ada tindakan tegas dari instansi terkait.

" Dihadapan Hakim Pengadilan agama Sidoarjo mantan istri saya membuat surat pernyataan dan sanggup menerima konsekwensi sanksi yang nantinya akan berdampak pada status PNS nya, dari pernyataan tersebut hakim pengadilan agama Sidoarjo dapat melanjutkan proses perceraian kami, dan di tambah lagi surat keterangan dari bkppd Pasuruan 10/6/20 yang di tandatangani Setiawan Adi Purwanto, SH, M hum, tidak ada ijin perceraian atas nama mantan istri saya", jalas Anang.

Sebelumnya dari hasil audensi Anang Suheri dengan Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, Dewan meminta dinas terkait untuk memproses kasus tersebut sesuai aturan perundang -undangan. 

"Dari hasil audensikan sudah jelas dan gamblang. Seharusnya dinas terkait segera melakukan apa yang disarankan komisi I," tukasnya.

Sementara itu, Defi salah satu Kabid di Lingkungan BKPPD Kabupaten Pasuruan berjanji akan memproses aduan sesuai prosedur perundang-undangan. 

"Kami akan menindak lanjuti aduan tersebut, ada tiga jenis sanksi bagi ASN nakal, saksi ringan, sedang dan berat dilihat dari perkaranya dulu," pungkas Defi.(*)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00