Daftar Perseroan Perorangan UMK Sekarang Mudah, Ini Syaratnya

Sosialisasi Kumham Jatim dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan stakeholder terkait, Senin (14/7/2021).

KBRN, Surabaya : Kemenkumham kembali mengeluarkan kebijakan untuk mengakselerasi pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Salah satunya dengan mempermudah syarat dan tata cara pendaftaran pendirian, perubahan dan pembubaran badan hukum perseroan terbatas. Saat ini, masyarakat bisa mendaftar perseroan perorangan (PP) yang lebih mudah dalam berbagai aspek.

Aturan baru itu dituangkan dalam Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. 

Aturan tersebut juga mulai disosialisasikan Kumham Jatim dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan stakeholder terkait, Senin (14/7/2021).

FGD yang digelar di Aula itu mengambil tajuk Syarat, Kriteria dan Cara Transformasi UMK menjadi Perseroan Perorangan. Dengan dua pemateri yaitu Kadiv Yankumham Subianta Mandala dan Kabid Pelayanan Penanaman Modal dan Pengawasan Industri Pemkot Surabaya Hefli Syarifuddin Madjid. Forum dipandu moderator yang juga dosen di Fakultas Hukum Unair Kukuh Leksono Suminaring Aditya.

Kukuh membuka forum dengan pernyataan bahwa kebijakan ini merupakan terobosan yang inovatif. Namun, Kukuh mengatakan bahwa hal baru pasti ada hambatannya. Maka perlu masukan dari stakeholder terkait. "Terutama terkait hal teknis di lapangan, jadi kami berharap seluruh stakeholder aktif menyampaikan aspirasinya," ujarnya.

Sementara itu, Subianta menjelaskan bahwa FGD ini sekaligus jadi upaya untuk mensosialisasikan kebijakan baru tersebut. Secara umu, Subianta menjelaskan bahwa menurut aturan baru ini pendirian, perubahan dan pembubaran PP bisa lebih mudah. Salah satunya adalah tidak perlu persyaratan akta notaris. Selain itu, modal awal PP ditentukan sendiri oleh pemilik. "Yang paling menarik mungkin adalah pendirian PP tidak perlu berkelompok, cukup satu orang saja," terangnya. 

Meski begitu, Subianta menyebutkan bahwa akan ada potensi penyelundupan hukum. Karena Permenkumham ini akan menerobos marwah/ asas dalam UU persereon. "Tujuannya agar UMK bisa mengakselerasi pertumbuhan dan bisa bersaing secara global," urainya.

Tantangan lainnya, lanjut Subianta, adalah kontrol atas status UMK. Dia mewanti-wanti para stakeholder seperti Dinas Koperasi atau Dinas Perizinan bisa lebih selektif. "Jangan sampai mereka sudah naik kelas ke level menengah, tapi tetap mendaftar sebagai perorangan," tegasnya.

Sedangkan Hefli menyatakan bahwa pihaknya sedang menggalakkan perizinan usaha berbasis risiko. Yang semangatnya sama dengan aturan terkait PP tersebut. Karena dalam analisis pihaknya UMK termasuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah. Sehingga, nantinya ketika programnya telah diluncurkan untuk perizinan berusaha hanya perlu Nomor Induk Berusaha (NIB) saja. 

FGD tersebut memantik peserta untuk aktif berdiskusi. Salah satu masukan disampaikan oleh M Edi K dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemkab Sidoarjo. Menurutnya, kebijakan ini sangat positif dan harus segera ditindaklanjuti. 

Sosialisasi kepada masyarakat, menurutnya, harus diimbangi juga dengan sosialisasi kepada APH. Agar ada keharmonisan mulai level atas hingga bawah. Sehingga saat masa transisi ini ada kelonggaran hukum jika masih ada beberapa masalah kecil. 

"Jangan langsung dilakukan penertiban. Sehingga iklim berusaha tetap baik," usulnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00