Kejari Kabupaten Kediri Edukasi Masyarakat Perdamaian Dengan 'Restoratif Justice'

Kasi Intel Kejari Kabupaten Kediri, Roni.,SH, saat menjadi Narasumber Dialog Interaktif Jaksa Menyapa, di Studio RRI Kediri. (Foto: Ayu Citra)
Kejari Kabupaten Kediri Edukasi Masyarakat Perdamaian Dengan

KBRN, Kediri: Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kediri mengedukasi masyarakat tahapan perdamaian dengan pendekatan 'Restoratif Justice'. Sosialisasi ini dilakukan pada hari Kamis, 6 Mei 2021 pukul 15.00 hingga 16.00 WIB melalui kegiatan Dialog Interaktif  Jaksa Menyapa oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri bertempat di RRI Kediri, dengan tema 'Upaya Perdamaian pada tahap penuntutan melalui Restoratif Justice'.

Hadir sebagai Narasumber pada dialog tersebut, Roni SH, selaku Kasi Intel Kejari Kabupaten Kediri.

Roni menyampaikan, bahwa Jaksa Menyapa merupakan salah satu program kejaksaan untuk memberikan penerangan dan edukasi hukum kepada masyarakat agar masyarakat mengenal hukum dan terhindar dari perbuatan melawan hukum. Program ini juga demi menyikapi perkembangan hukum saat ini, di mana kejaksaan sebagai salah satu lembaga negara yang memiliki kekuasaan negara di bidang penuntutan, harus mampu menggali nilai-nilai keadilan yg hidup di masyarakat.

"Saat ini banyak pelaku tindak pidana yang sifatnya ringan, tapi tetap harus menjalani penghukuman yang sebenarnya jauh lebih berat dari apa yang dia lakukan sehingga tujuan hukum untuk menegakkan keadilan tidak tercapai," kata Roni SH, Kasi Intel Kejari Kabupaten Kediri, pada Dialog Jaksa Menyapa, dengan tema 'Upaya Perdamaian pada tahap penuntutan melalui Restoratif Justice', di Studio RRI Kediri, Jalan Panglima Besar Sudirman 104 Pare, Kabupaten Kediri, Kamis (6/5/2021).

Menurut Roni, untuk menyikapi hal tersebut, Kejaksaan Agung telah mengeluarkan Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, yang mana sesuai dengan perja tersebut dimungkinkan melakukan upaya perdamaian pada tahap penuntutan.

Sementara itu, Narasumber Kedua,  Kresna Adicandra SH, yang juga menjabat, Kasubsi A Kejari Kabupaten Kediri, menyatakan, perihal mekanisme pelaksanan restoratif justice di antaranya, proses keadilan restoratif harus dilandasi oleh kesepakatan perdamaian yg dilakukan secara adil bebas dan sukarela, dan penuntut umum bertindak sebagai fasilitator.

"Selain itu, penuntutan umum tidak mempunyai kepentingan dengan perkara, baik terhadap korban dan pelaku. Lalu, proses perdamaian dilaksanakan paling lambat 14 hari," katanya.

Lebih lanjut, Narasumber Ketiga  Ferry Dewantoro N, selaku Kasubsi A, mengatakan, bahwa syarat-syarat restoratif justice antara lain, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Syarat lain, tindak pidana hanya diancam dengan denda atau diancam dengan pidana maksimal 5 tahun dan nilai barang bukti tidak lebih dari Rp 2.500.000.

Untuk diketahui, terdapat beberapa tindak pidana yg tidak bisa dilakukan Restoratif Justice, antara lain tindak pidana untuk keamanan negara, tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal, tindak pidana narkotika, tindak pidana lingkungan hidup, serta tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. (ac)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00