Persik Kediri Minta Pemerintah Hadirkan Relaksasi Bagi Industri Sepak Bola

Presiden Klub Persik Kediri, Abdul Hakim Bafaqih beri tiga usulan kepada PSSI sebelum Liga 1 dilanjutkan.

KBRN, Kediri: Persik Kediri menyikapi soal rencana PSSI yang memutuskan Liga 1 dilanjutkan kembali. Hal tersebut disampaikan Presiden Klib Persik, Abdul Hakim Bafaqih dalam rapat virtual dengan induk organisasi sepak bola tersebut, dan pihaknya memberikan sejumlah masukan jika kompetisi bergulir. Salah satunya, meminta pemerintah menghadirkan Relaksasi bagi Industri Sepak Bola.

"Kami ada tiga masukan yang disampaikan di rapat tersebut. Pada dasarnya, Persik juga menyepakati beberapa poin yang dipaparkan PSSI berkaitan dengan rencana kelanjutan liga. Termasuk mempertanyakan komposisi pemain asing," kata Presiden Klub Persik Kediri, Abdul Hakim Bafaqih, dalam siaran persnya, di Kota Kediri, Rabu (3/6/2020).

Dalam kegiatan ini, Manajemen Skuad Macan Putih meminta PSSI mendorong Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal itu terkait dengan kebijakan relaksasi pajak bagi pelatih dan pemain.

"Pajaknya 20 persen dan bisa lebih. Ini akan menjadi beban besar bagi klub," ujarnya.

Di masa pandemi Covid-19, kata Hakim, pemerintah sudah memberikan relaksasi pajak kepada seluruh industri. Tapi, khusus industri sepak bola, relaksasi belum diberikan.

"Sementara Presiden Jokowi memberikan atensi besar ke sepak bola Indonesia. Di saat kondisi seperti ini (pandemi), akan sangat repot bila relaksasi tidak diberikan," tandasnya.

Hakim menyatakan, pada dasarnya, Persik tetap konsisten setuju dengan penghentian Liga 1 total dan mengganti turnamen nonresmi. Namun, sepertinya PSSI sudah mengambil keputusan untuk melanjutkan Liga 1 yang sempat terhenti di pekan ketiga karena pandemi corona.

"Jika pertimbangannya adalah untuk menyiapkan Timnas U-20 dan kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 tahun depan, kami akan mengikuti keputusan federasi," kata Hakim.

Untuk itu, Persik Kediri juga meminta subsidi atau hak komersial klub dinaikkan menjadi Rp 1,2 miliar - Rp 1,5 miliar. Sebelumnya, subsidi yang diusulkan sebesar Rp 800 juta sekali pencairan.

Mengenai usulan tersebut, Hakim sudah menghitungnya. Dia melihat kapasitas stadion di Indonesia rata-rata sebanyak 25.700 orang. Jika terisi setengah dengan harga tiket normal sebesar Rp 50 ribu, hitung-hitungannya menjadi Rp 9,6 miliar.

"Jika dibagikan dalam delapan bulan, ketemunya jadi Rp 1,2 miliar. Itu hitungan kami," katanya.

Usulan berikutnya, adalah renegosiasi kontrak pemain dan pelatih. Menurut Hakim, nominal kontrak yang sudah diterima pemain sebesar 40 persen.

"Nah, sisanya sebesar 60 persen, perlu negosiasi kembali dan itu wajar dilakukan. Seluruh sektor industri juga melakukan hal yang sama," katanya.

Jika renegosiasi tidak dilakukan, Hakim khawatir, klub-klub Liga 1 mengalami kesulitan finansial di musim-musim mendatang. Tapi jika urgensinya adalah kepentingan timnas, Kemenpora bisa ikut andil dalam penyelenggaraan kompetisi.

Hakim menambahkan, di luar usulan tersebut, Persik menyetujui kompetisi lanjutan disentralkan di Jawa dan tanpa degradasi. Namun yang perlu dipertimbangkan juga adalah akomodasi klub-klub luar Jawa.

"Seperti penginapan mereka apakah ditanggung atau tidak. Kalau bagi kami (klub di Jawa) tidak masalah," katanya.

Ke depan, Hakim berharap, PSSI perlu menegaskan soal komposisi pemain asing. Hal ini karena beberapa pemain asing di klubnya, untuk saat ini dilarang negaranya datang ke Indonesia sebelum pandemi berakhir.

"Kami pun meminta PSSI memberikan perlindungan hukum agar tidak jadi persoalan antara klub dengan pemain dan pelatih," katanya. (ac)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00