Ingat, Pejabat Publik Dilarang Jadi Pengurus KONI

KBRN, Surabaya: Pejabat publik dan struktural masih banyak ditemukan yang saat ini masih menjabat di kepengurusan olahraga seperti di pengurus cabang olahraga. Hal tersebut dikatakan Suwarno Wakil Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Pusat. Dijelaskan Suwarno, keberadaan pejabat publik duduk dikepengurusan cabang olahraga telah diatur di dalam Undang Undang. Hal inilah yang harus diluruskan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

"Sekarang kita masih merasakan adanya pejabat publik dan pejabat struktural yang kaitannya dengan kepengurusan organisasi dibidang olahraga. Jadi pejabat publik dan pejabat struktural itu tidak boleh menjadi pengurus KONI, tetapi boleh menjadi pengurus cabor (cabang olahraga, red)", kata Suwarno.

"Lha, cabor itu khan anggota KONI. Nah, hal inilah yang perlu diluruskan. Begitu juga dengan istilah KON. Yang dimaksudkan KONI sehingga semestinya tidak harus dituliskan KON dan sebagainya", lanjutnya, Kamis (2/4/2020).

Keberadaaan sejumlah pejabat publik, yakni antaranya ada kepala daerah, wakil kepala daerah dan anggota Dewan  menjabat dalam struktur kepengurusan KONI rawan terjadi dugaan pelanggaran. Untuk diketahui, larangan itu tertuang dalam Pasal 40 undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, bahwa pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.

Kemudian, Pasal 56 Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, di mana bunyinya pengurus KONI, KONI Provinsi, dan KONI kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.(OA)

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00