Ini Langkah DPRD Sidoarjo Jaring Investor Pasca Kenaikan UMK

Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori. Foto : Dokumen pribadi.

KBRN, Sidoarjo : Untuk antisipasi hengkangnya perusahaan di Sidoarjo ke daerah lain, Ketua komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo, Dhamroni Chudlori mengaku, sebagian pihak yang keberatan dengan penetapan nominal kenaikan tersebut diharap mengkaji betul. Pasalnya, tidak semua pengusaha mampu memberikan upah terlalu tinggi sesuai tuntutan para buruh, mengingat situasi saat ini yang masih dilanda pandemi Covid-19.

"Mungkin memang jauh dari ideal yang diharapkan oleh para serikat buruh, tapikan kita harus lebih bijak menyikapi hal ini, kondisi saat ini masih pandemi yang juga berdampak pada ekonomi dunia industri. Nantikan kalau kondisi ekonomi sudah pulih pasti juga pelan-pelan naik juga," tutur Dhamroni kepada RRI melaui telepon, Jum'at (27/11/2020).

Selain persoalan UMK, Dhamroni juga sedang memikirkan menarik investor untuk masuk sidoarjo sebagai upayah membuka lapangan kerja mengurangi angka pengangguran. Karena dalam sisi tenaga kerja dari segi pengupahan juga menjadi pertimbangan para investor masuk.

"Pemerintah melalui UU Omnibuslow ini kan sebenarnya juga untuk membuka keran untuk investor masuk. Karena kan jumlah tenaga kerja kita saat ini yang sangat tinggi," ujar Dhamroni.

Lanjut Dhamroni, tingginya jumlah pengangguran di Sidoarjo saat ini juga sedang dalam proses pengkajian oleh anggota Komisi D. Damroni menyebut kan, hingga saat ini sejumlah perusahaan di sidoarjo sudah ada yang beralih atau reklamasi ke daerah yang Upahnya lebih rendah.

"Seluruh daerah yang UMK nya tinggi saya pikir investor kan juga mikir soal itu. Dan beberapa pengusaha kan juga ada yang mengalihkan perusahaannya kan, juga ada," ujar Politisi partai Kebangkitan bangsa (PKB) tersebut.

Diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan besaran kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk tahun 2021 di 38 daerah wilayah setempat. Khusus ring 1 Jatim yang meliputi Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan, kenaikannya merata, yakni Rp 100 ribu dibanding UMK tahun sebelumnya.(and)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00