FOKUS: #VAKSIN COVID

Politisi Gerindra ini Minta Kemenkes Tunda Vaksinasi Anak

Dewan Pakar Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono (foto : ist)

KBRN, Surabaya : Anggota Dewan Pakar Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono, mendesak Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan untuk menunda pemberian vaksin terhadap anak usia 6-11 tahun lantaran mencuatnya informasi sejumlah anak di Indonesia mengalami sakit serius bahkan, diduga meninggal dunia usai di vaksin.

Dikatakannya, fenomena ini harus menjadi kosentrasi utama kementerian kesehatan bersama litbang kesehatan untuk turun melakukan investigasi sekaligus analisa mendalam mengenai vaksin yang diberikan kepada anak tersebut apakah ada satu kesalahan, misalnya Expired , kelebihan dosis, atau salah memilih jenis vaksin dan sebagainya.

Melansir WHO dan seluruh Negara di Eropa misalnya Jerman, Amerika,  Jepang bahkan Kanada, Singapura mereka merekomendasi menggunakan vaksin jenis Pfizer dengan dosis sepertiga dari dosis dewasa yang sudah ditetapkan oleh WHO. Kata BHS sapaan akrabnya.

"Sedangkan menurut Kemenkes tertanggal 14 Desember 2021 di Indonesia vaksin menggunakan jenis Sinovac yang sampai dengan saat ini dibeberapa Negara di Dunia belum ada yang menggunakan vaksin Sinovac untuk kepentingan menvaksin anak-anak 5-11 tahun kecuali China," kata Bambang Haryo, Jumat (28/1).

Bahkan lebih memprihatinkan lagi, berita pernyataan Gubenur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan disemua Provinsi ada yang mendekati kadaluarsa dan tetap akan diberikan berjumlah sebesar 180 ribu dosis dan itu termasuk jumlah yang terkecil, dibanding dengan Daerah lain yang rencananya dipakai untuk Booster TNI, POLRI dan Tenaga Kesehatan.

Disebutkan dalam berita itu Ridwan Kamil tetap fokus memberikan vaksin kepada anak usia 6-11 tahun dan akan dipercepat sebelum kadaluarsa yaitu tanggal 18-30 Januari 2022 dengan target 200 ribu perhari.

"Saya sangat heran, sedangkan kita saja beli makanan atau roti, jika tanggalnya mendekati expired tidak akan kita beli, apalagi vaksin yang bisa berdampak terhadap keselamatan nyawa dari buah hati kita," jelasnya.

Dikatanya beberapa Negara yang dicontohkan Jerman, Amerika dan Jepang vaksin anak hanya diberikan apabila emergency darurat yang diinginkan oleh orang tua anak.  

Dan rata-rata mereka menyediakan tidak lebih dari 20 % dari jumlah anak-anak di usia 5-11 tahun dengan catatan orang tua anak wajib membuat satu pernyataan bila siorang tua atau anak menginginkan untuk divaksin.

"Bukan terbalik seperti yang ada di Indonesia, anak-anak dipaksa untuk dilakukan vaksinasi dan bahkan ada beberapa Daerah yang mewajibkan paksa dan bila tidak vaksin tidak diperbolehkan sekolah. Sedangkan orang tua murid diminta untuk membuat pernyataan tidak akan menuntut bila anaknya yang di paksa vaksin mengalami masalah kesehatan dan bahkan meninggal dunia," tegasnya.

Sambung BHS, anak merupakan generasi penerus yang harus kita jaga untuk melanjutkan dan mewujudkan cita bangsa ini, maka pemerintah harus bijak dan teliti untuk membuat kebijakan, khususnya vaksinasi bagi anak. 

Dan diharapkan seperti yang direkomendasikan oleh WHO yang sudah melaksanakan penelitian secara mendalam untuk dijadikan reverensi bagi kebijakan pemerintah.

"Tentunya semua kebijakan pemerintah adalah merupakan tanggung jawab dari pemerintah, bukan tanggung jawab dibebankan kepada rakyatnya. Dan vaksinasi untuk anak sementara harus di tunda  pelaksanaannya untuk melakukan penyelidikan dan evaluasi hingga tuntas dan baru diberikan kepada anak - anak bila vaksin dapat diterima secara aman," pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar