Bupati Sidoarjo Ingatkan Pentingnya Masyarakat Mengupdate Data Kependudukan

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (foto : ist)

KBRN, Sidoarjo : Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor mengatakan pentingnya keberadaan tenaga pengolah data desa. Data dibutuhkan agar program yang ada tepat sasaran, efektif dan efisien. 

Program apapun, baik ditingkat kementerian, provinsi, kabupaten sampai kecamatan dan desa wajib mendahulukan data sebelum melaksanakan program. "Data ini mirip peta, kalau kita berjalan tanpa ada peta ya meraba-raba," kata Muhdlor, Senin (18/10).

Muhdlor menyadari untuk memperbaiki atau mengupdate data dibutuhkan kesadaran untuk saling mengingatkan. Pasalnya masyarakatnya sendiri kurang memiliki kesadaran dalam mengupdate atau memperbaiki datanya.

Masyarakat hanya akan mengupdate datanya bila ada perlunya. Seperti dicontohkannya update data kematian maupun kelahiran. Masyarakat cenderung tidak segera lapor bila ada anggota keluarganya meninggal. Masyarakat hanya akan membuat akte kematian disaat akte kematian tersebut dibutuhkannya untuk persoalan hak waris. 

Begitu pula dengan data kelahiran. Masyarakat cenderung akan mengurus akte kelahiran bila anaknya sudah menginjak usia sekolah. Yang terbaru adalah update data vaksin Covid-19. Masyarakat mulai berlomba-lomba ikut vaksin saat sertifikat vaksin digunakan sebagai syarat masuk pusat perbelanjaan maupun wisata.

"Oleh sebab itu update data penting dilakukan, tidak menunda-nunda. Jangan sampai saat dibutuhkan saja baru meng update data," jelasnya.

Menurut Muhdlor banyak data saat ini yang tidak valid karena memang masyarakat sendiri tidak mau mengupdate. Dicontohkannya data jumlah orang Lanjut Usia (Lansia) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo tidak sama dengan yang ada dilapangan. 

Banyak Lansia yang sudah meninggal namun data tersebut masih sama. NIK nya masih ada namun orangnya sudah meninggal dunia. Hal tersebut diketahuinya langsung dari pendataan Lansia untuk vaksinasi Lansia. 

"Ini suatu saat akan menjadi bencana, termasuk yang menjadi masalah KPU saat ini adalah itu, KPU tidak berani mencoret kalau tidak ada data dari Dispendukcapil, Dispendukcapil tidak berani mencoret kalau tidak ada laporan dari ahli waris bahwasanya orang tuanya meninggal, itu menunjukkan bahwa kita itu lemah dalam berdata,"ujarnya.

Dirinya tidak bisa membayangkan data yang salah digunakan dalam suatu program. Kerugian dipastikannya terjadi apabila data yang salah itu dipakai. Semisal dalam program UHC yang mencover iuran kesehatan masyarakat miskin.

"Bayangkan kalau negara membayar iuran BPJS orang yang sudah meninggal, rugi berapa negara, bayangkan juga kalau ada bantuan yang turun dari pusat kepada orang yang sudah meninggal, apa mau diantar ke makamnya Sembakonya itu,"ujarnya. 

Melihat hal itu menurut Gus Muhdlor, semua pihak terutama masyarakat Sidoarjo wajib memperbaiki kondisi data yang terjadi saat ini. Desa wajib melek data. Dengan begitu pembangunan yang ada dapat berjalan dengan baik.

Ketua Pusat Kajian SDGs ITS Surabaya Dr. Agnes Tuti Rumiati mengatakan pelatihan seperti ini tidak hanya akan membantu desa dalam mengukur SDGs. Namun juga masyarakat yang ada di desa dilatih mengolah data sebagai bahan perencanaan desa berbasis data. Dikatakannya pelatihan seperti ini juga membuka peluang usaha baru. Orang-orang yang sudah dilatih dan terampil akan mempunyai usaha baru dibidang data.

"Ini menjadi peluang usaha baru, usaha itu tidak harus dibidang kuliner maupun rias pengantin misalnya, data juga bisa menjadi usaha, mudah-mudahan akan terbentuk usaha baru dibidang data yang mendampingi desa," pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00