Ketimpangan Data Pasien Covid-19 di Sidoarjo, Selisih Capai 1.407

Grafis data real jumlah kasus Covid-19 di Sidoarjo yang didata oleh PC LKNU Sidoarjo. (foto : Dok ist)

KBRN, Sidoarjo : Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU Sidoarjo) menyoroti adanya dugaan ketimpangan data Pasien Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo. 

LKNU Sidoarjo mengeluarkan data yang  terpublikasi resmi, per hari ini, Jumat (30/7/2021) menunjukkan tambahan konfirmasi 285 Positif dan kesembuhan 345 orang. 

Artinya dengan tambah kematian 10 hari ini, hingga kasus aktif yang dilaporkan Pemkab Sidoarjo terkonfirmasi data 4.270 orang positif Covid 19 di Sidoarjo. Dan turun 70 pasien dari kasus aktif.

"Mengembirakan, Mestinya, kita bersyukur 2 hari ini kesembuhan melampaui tambahan konfirmasi Positif Covid 19. Namun kalau kita lihat lebih mendalam , 4.270 kasus aktif , 64,2% atau setara 2.743 orang, lakukan isolasi di Rumah Sakit  Rujukan," kata Badruz Zaman Sekretaris PC LKNU Sidoarjo, Jumat (30/7/21).

Namun, Badruz mengatakan ada persoalan baru muncul, dari total bed Covid di seluruh RS rujukan Covid-19 di Sidoarjo hanya 1.336 bed, baik ICU maupun non ICU. Ada selisih Sebesar 1.407 pasien, data kabur ini yang jadi persoalan baru.

"Hari ini Kadinkes, Dokter Syaf disalah satu media cetak memberikan statement Bad Occupancy Rate (BOR) Covid RS saat ini 74%. Disini ada selisih yang terjadi antara kapasitas total bed yang tersedia dengan data kasus aktif di RS Rujukan," imbuhnya.

Kalo statement Kadinkes benar, maka yang terjadi saat ini adalah "over report ", yaitu laporan yang disajikan atau yang terpublikasi adalah berlebihan.

Badruz menduga, kalo dilihat dalam tabel series yang di miliki LKNU, kasus aktif dan tempat isolasi ada kejanggalan, dalam arti membandingkan kasus aktif yang isolasi di RS rujukan dengan kapasitas bed RS, ada titik crossing nya semenjak tanggal 17 Juli tersebut. 

"Akibatnya apa?, paling nampak adalah pilihan kebijakan penangan Covid-19 Sidoarjo menjadi tidak tepat, anggaran Pemkab Sidoarjo tidak efektif atau boros. 

Contoh paling nampak adalah , kebijakan shelter isolasi, dimana ketika siap dioperasikan justru tidak diminati oleh masyarakat. Salah siapa ?," tanya Badruz

Badruz menegaskan, selama informasi ( data dan evidence) yang dijadikan basis ambil keputusan yang berkualitas buruk ini, maka pilihan kebijakan Satgas Covid ini akan tidak menemukan konteksnya, alias tidak efektif.

Pihak terkait harus terbuka dan jelas memberi informasi ke masyarakat. Jika tidak jelas atau terkesan menutupi maka mereka harus bertanggung jawab atas kelalaian tata laksana penanganan Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo ini. tegasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00