Penuntasan Kasus HAM di Jatim Butuh Dukungan Pemda

KBRN, Surabaya: Setiap 10 Desember, dunia memperingati hari Hak Asasi Manusia.  Divisi Penelitian dan Kajian HAM Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan KontraS Surabaya Fatchul Khoir menyebut masih ada sejumlah pekerjaan rumah terkait penuntasan kasus pelanggaran HAM di Jawa Timur. Yakni soal pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan terutama kasus Syiah Sampang yang hingga saat ini belum ada penyelesaian. Padahal kasus ini sudah delapan tahun berlalu. 

"Selain itu, soal kebebasan berkumpul dan berpendapat seperti yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya baru-baru ini. Kontras berharap persoalan ini menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Timur."tegas Fatchul Khoir, Senin, (9/12/2019).

Fatchul Khoir berharap pembangunan Museum HAM Munir, yang diresmikan Oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tidak sekedar retorika saja, melainkan juga bisa menjadi langkah nyata dalam penyelesaian kasus HAM di Jawa Timur.

"Kami melihatnya ini jangan hanya retorika saja. Artinya harus kongkrit dalam penyelesian kasus baik Sampang maupun lainnya." ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Kanwil Kemenkumham Jatim Wiwit Purwani Iswandari mengungkapkan, penuntasan kasus pelanggaran Hak Asas Manusia di Jawa Timur seperti pengungsi Syiah di Sampang, maupun kasus Salim Kancil di Lumajang membutuhkan upaya dan peran serta pemerintah daerah. 

Menurut Wiwit, belum selesainya kasus pelanggaran HAM di dua daerah itu diakui Wiwit berdampak pada penilaian kabupaten kota yang peduli masalah HAM. 

"Kabupaten kota yang tercatat ada masalah pelanggaran HAM, misalnya saja Lumajang Salim Kancil yang dianggap belum kelar, atau Sampang terkait masalah Sunni Syiah yang sampai saat ini belum selesai. Walaupun jadi masalah Propinsi, tapi Kita melihat apakah Pemda peduli. Sampai dimana kasus itu. Salim Kancil sebenarnya sudah Incrach ya, tapi korban belum mendapatkan ganti rugi. "tegas Wiwit. 

Sementara itu, pada Peringatan Hari Hak Asasi Manusia 10 Desember 2019, dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur, 28 daerah berhasil meraih penghargaan sebagai wilayah pemerintahan Peduli HAM. Diantaranya, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kota Surabaya, dan Kota Malang. Menurutnya, dalam penilaian tersebut terdapat 83 indikator yang harus dipenuhi dalam pelayanan pemerintah daerah. Seperti hak anak, perempuan, difabel, lingkungan dan lain sebagainya. Pihaknya menargetkan, agar seluruh kabupaten/kota di Indonesia peduli HAM. Esensi dari pelayanan yang diberikan oleh kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan sebetulnya dalam rangka pemenuhan perlindungan HAM. Karena, lanjut Wiwit, HAM itu melingkupi seluruh aspek kehidupan masyarakat seperti sipil politik, hak memilih atau hak untuk dipilih, kebebasan beragama dan seterusnya

"Penilaian Kabupaten kota Peduli HAM ini dilakukan sejak 2013. Nah sejak 2016 Presiden lebih selektif dalam memberikan penilaian, yakni dengan memasukkan aplikasi nyata indikator penilaian. Sehingga jumlah 38 kabupaten kota itu masuk 35, tapi tahun ini hanya 28 karena penilaiannya dilihat apakah daerah itu ada pelanggaran HAM, bagaimana tingkat korupsinya, bagaimana keadilan. Jadi disitu ada apakah proses hukum itu sudah ditanggapi dengan baik oleh penegak hukum. Sekarang penilaiannya melibatkan Komnas HAM, Bappenas, dan seluruh jajaran Kementrian Hukum dan HAM." ungkapnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00