Polemik APBD Situbondo Tahun 2021, Gaji ASN Belum Cair

Petugas sampah di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) saat mengangkut sampah yang berada di setiap pembuangan sampah. Sabtu (16/1/2021) (Foto Diana Arista).

KBRN, Situbondo : Polemik Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021 di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, berdampak terhadap belum dicairkannya gaji untuk PNS maupun honor bagi tenaga harian lepas pegawai (THLP).

Hal ini dikeluhkan oleh sebagaian besar PNS, khususnya mereka yang berada di golongan bawah, yakni golongan I dan II. Sebab, gaji yang ditunggu setiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan hidup, hingga pertengahan Januari 2021 belum juga diterimanya.

"Saya tidak tahu persis masalahnya apa, yang saya tahu sampai saat ini kami belum juga gajian," ujar Arifanto, PNS di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kepada RRI, Sabtu (16/1/2021).

PNS golongan II ini mengaku kesulitan saat akan membeli beras, dan kebutuhan pokok lainnya, termasuk membayar listrik dan tagihan air yang dibayar setiap bulan. Belum lagi untuk kebutuhan kedua anaknya yang masih balita. 

"Dari kemarin sudah bingung, cari hutangan sana-sini," keluhnya sambil menggaruk kepalanya.

Namun di tengah himpitan kebutuhan ekonomi itu, ia tetap menjalankan tugasnya, membuang sampah setiap hari. Karena sampah akan menjadi masalah jika tidak dibuang, apalagi saat ini musim penghujan.

"Setiap hari harus buang sampah, gak ada hari libur," akunya.

Keluhan keterlambatan gaji dan honor bagi ASN di lingkungan Pemkab Situbondo ini, juga dikeluhkan oleh salah seorang Guru SD, Uut Sofiyani. Selain kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia juga mengaku kesulitan dalam memberikan pelayanan daring kepada siswanya.

"Yang saya andalkan kan cuma gaji. Buat bayar listrik, beli beras, bayar air, jajan anak-anak, termasuk beli paketan buat ngajar," bebernya. 

Ia berharap, pejabat daerah yang punya kewenangan mengesahkan APBD jangan hanya memikirkan kepentingan kelompoknya. Dampak lainnya terutama kepada PNS dan tenaga honorer yang gajinya rendah harus juga dipikirkan.

"Kalau para pejabat tak akan merasakan dampaknya. Justru masyarakat yang lemah seperti kami ini yang merasakan langsung," terangnya kesal.

Pantauan RRI, hingga pertengahan Januari 2021, Pemkab Situbondo belum juga memiliki APBD lantaran eksekutif menolak untuk membahas KUA-PPAS dengan alasan yang tidak jelas.

Akibatnya, KUA-PPAS yang merupakan cikal bakal APBD 2021 tidak disahkan. Hal ini berdampak tertundanya gaji PNS, honor tenaga kontrak, pelayanan kesehatan bagi warga miskin, pelayanan persalinan bagi warga miskin, dan pelayanan lainnya. (din/dyt)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00