Pembangunan Rusunawa Kota Madiun Terus Dikebut

KBRN, Madiun: Pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) jilid II di Kota Madiun terus dikebut. Bahkan progresnya telah mencapai 38,24 persen dari yang ditargetkan hingga akhir tahun ini 42 persen. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Madiun, Totok Sugiarto mengatakan, pembangunan rusunawa jilid II dikerjakan dengan sistem multiyears.

Di mana tahun ini pihaknya meyakini, target pembangunan 42 persen dapat terpenuhi bahkan bisa lebih. Sisanya dikerjakan tahun 2021. Pekerjaan dengan bobot terberat berada di strukur atau konstruksi bangunan yang tuntas dikerjakan tahun ini. Ia memperkirakan pertengahan tahun depan bangunan tersebut bisa dihuni.

“Tahun ini kita kerjakan strukturnya. Jadi yang memakan waktu paling lama ya di bagian struktur ini, karena ada pembetonannya juga. Sedangkan di tahun kedua tinggal finishingnya saja,” ungkap Totok, Kamis (26/11/2020).

Totok menyebut, pembangunan rusunawa jilid II ini berbeda dibandingkan rusunawa jilid I karena menyesuaikan anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui APBN. Jika pada jilid I anggaran yang dikucurkan sekitar Rp18 Milyar, pada jilid II sekitar Rp16 Milyar.

Spesifikasinya, pada rusunawa jilid I dibangun lima lantai dengan kapasitas 64 kamar atau ruang. Sedangkan pada jilid II ini dibangun tiga lantai dengan kapasitas 38 kamar atau ruang. Masing-masing terbagi 6 unit di lantai I serta 16 unit  di lantai II dan III.

Adapun lokasinya persis di samping rusunawa jilid I di Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo. Jika bangunan tersebut selesai dikerjakan, tahap berikutnya penyerahan aset dari pemerintah pusat ke Pemkot Madiun. Saat ini lanjutnya, Disperkim belum melakukan pendataan nama-nama calon penghuni rusunawa jilid II.

“Kalau sudah selesai dibangun baru kita lakukan pendataan siapa yang akan menghuni rusunawa,” terangnya.

Ia berharap keberadaan rusunawa itu bisa menambah kesejahteraan masyarakat Kota Madiun utamanya yang belum memiliki rumah. Selain itu juga bisa digunakan sebagai tempat relokasi bagi warga yang selama ini menempati aset pemerintah daerah. Dengan begitu kualitas hidup masyarakat semakin meningkat.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00