ASDP Bangun Kawasan Wisata dari Dana IPO, ini Komentar Ketua MTI

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur, Bambang Haryo Soekartono khawatir rencana ASDP melenceng dari tugas dan bisnis utamanya sebagai BUMN transportasi penyeberangan. (Foto : Ist)

KBRN, Surabaya : Rencana PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) membangun kawasan wisata terpadu dari dana hasil penawaran saham perdana (initial public offering/IPO) mendapat sorotan tajam.

ASDP berencana IPO pada kuartal pertama 2022 dan menargetkan untuk menyedot pendanaan hingga Rp3,25 triliun. Dana itu akan dipakai untuk mengembangkan bisnis, salah satunya membangun kawasan wisata terpadu Bakauheni Harbour City.

Bambang Haryo Soekartono, pemerhati dan praktisi industri transportasi logistik nasional yang juga Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra, khawatir rencana itu membuat ASDP melenceng dari tugas dan bisnis utamanya sebagai BUMN transportasi penyeberangan.

“Membangun kawasan wisata dan proyek lain di luar core business akan membuat ASDP tidak fokus dan tidak serius menjalankan tugasnya melayani angkutan penyeberangan. Sebelum melenceng jauh, Menteri BUMN, Menteri Perhubungan dan DPR RI perlu segera mengevaluasi rencana dan kinerja ASDP," ujarnya, Senin (2/8/2021).

Menurut anggota DPR RI periode 2014-2019 yang pernah membidangi Komisi V dan VI ini, ASDP tidak patut menggunakan dana IPO untuk kepentingan atau bisnis lain yang tidak terkait langsung dengan tugas pokok dan core business-nya.

“Kinerja ASDP di penyeberangan saja belum maksimal, kok mau berbisnis yang lain. Hampir semua lintasan komersial yang dikelola ASDP masih kekurangan dermaga, bahkan kapasitasnya kurang dari 50%. Harusnya fokus bangun dermaga dulu,” tandasnya.

Lebih parah lagi, ungkap Bambang Haryo, sebagian besar dermaga ASDP dalam kondisi memprihatinkan, misalnya fender hilang, dophine tidak lengkap, dan banyak fasilitas rusak, sehingga membahayakan keselamatan penyeberangan. Kekurangan dermaga yang sangat signifikan itu menimbulkan inefisiensi transportasi karena banyak kapal yang tidak bisa beroperasi. Namun biayanya harus ditanggung oleh operator kapal dan konsumen. 

Dia mengungkapkan, ASDP mengenakan tarif sandar kapal dan biaya kepelabuhananpun sangat tinggi sehingga membebani operator pelayaran dan pengguna transportasi penyeberangan. ASDP mematok tarif sandar kapal ferry sebesar Rp144/GT per call (per call di bawah 2 jam), jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tarif sandar kapal laut di pelabuhan Pelindo sebesar Rp95/GT per 8 jam.

BUMN itu juga mengenakan tarif kepelabuhan yang tidak wajar, bahkan mendekati tarif transportasinya, seperti di lintasan Ketapang-Gilimanuk tarif Pelabuhan dikenakan Rp3.900, sementara tarif transportasinya Rp3.800. Padahal disemua moda transportasi tarif jasa kepelabuhan hanya maksimum 10% dari tarif transportasinya.ujar Bambang Haryo, yang juga Ketua Dewan Penasihat DPP Gapasdap.

Dia menambahkan, dana IPO tidak patut dipakai untuk bisnis lain sebab investasi ASDP sebagian besar merupakan dana hibah yang berasal dari APBN dan Penyertaan Modal Negara (PMN), baik untuk membangun dermaga dan kapal, maupun subsidi keperintisan.

Sebagai contoh, Dermaga 6 (Eksektufi) Merak-Bakauheni dibangun menggunakan 60% APBN dan 40% PMN, begitu juga dermaga lain juga sebagian besar kapal ASDP dibangun oleh pemerintah dengan uang rakyat (APBN). Sehingga tidak mengenmbalika investarsiyg berasal dari uang negara itu.

"Sementara swasta berinvestasi sendiri tetap melayani masyarakat dengan tarif yang sama. Jadi target laba ASDP sebesar Rp111 miliar pada 2021 sangat semu,” kata Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur ini.

Bambang Haryo juga khawatir pembangunan kawasan wisata terpadu tersebut akan menimbulkan conflict of interest, bisa menyebabkan tujuan lain dengan memperlambat arus transportasi penyeberangan demi memajukan bisnis barunya itu.

“Bila benar tujuan diatas, berarti ASDP bisa dikatakan menghambat prinsip transportasi yaitu kecepatan, keselamatan dan murah. IPO jangan untuk hebat-hebatan dan mencari proyek. Kalau mau kembangkan wisata, harusnya ASDP dorong masyarakat menggunakan ferry untuk wisata bahari. Jadi, rencana tersebut harus dibatalkan karena tidak mendukung kepentingan rakyat guna mendapatkan kelancaran transportasi orang dan logistik,” tandasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00