Warga Anggap Penyaluran BLT-DD Desa Balongbendo Tidak Tepat Sasaran

Balaidesa Balongbendo Kec.Krian Sidoarjo

KBRN, Surabaya : Kusut Data Penerima BLT DD kembali menjadi Polemik, Diketahui Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Balongbendo, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo, syarat dengan pertanyaan. Pasalnya, sebagian warga yang merupakan warga dengan tingkat ekonomi mampu seperti punya mobil, kost, dan karyawan perusahaan yang masih aktif, mendapatkan BLT-DD tersebut. Meskipun BLT-DD tersebut sasarannya adalah selain warga yang sudah mendapatkan PKH, BPNT, dan bantuan sosial lain. Akan tetapi, sasaran harus benar-benar warga yang sangat miskin dan membutuhkan di desa tersebut.

Di ketahui penerima BLT-DD di desa tersebut salah satunya termasuk warga mampu, punya kost, usaha toko dan juga karyawan aktif di sebuah perusahaan.

"Ada warga yang terdampak PHK perusahaan dengan hidup pas-pasan, dan dia tidak masuk dalam daftar penerima BLT-DD. Sedangkan yang punya usaha, mempunyai kendaraan roda empat, dapat bantuan tersebut,” ungkap warga berinisial NA, Sabtu (6/6/2020).

"Tidak hanya itu, kami juga melihat salah seorang Ketua RT yang mempunyai kendaraan roda empat di Desa Balongbendo mendapatkan BLT-DD tersebut. Sehingga bagaimana rasa kepedulian pejabat desa selama ini, padahal masih banyak warga miskin dan tidak mampu yang tidak mendapatkan haknya” ungkap NA dengan kesalnya.

Menurutnya, semestinya ketua RT/RW dan perangkat desa, melakukan pendataan secara terbuka dan transparan. Sehingga Bantuan untuk membantu warga akibat dampak Virus Corona atau Covid-19 tepat sasaran. Selain itu, data daftar penerima BLT-DD harus dibuka dan tepat sasaran. Sehingga semua masyarakat bisa melihat dan mengetahui siapa dan dari mana termasuk status warga yang terdaftar penerima BLT DD maupun bantuan yang lain.

Dikonfirmasi melalui seluler, Kepala Desa Sumanto, S.Pd mengatakan, bahwa semuanya itu usulan data untuk BLT-DD itu prosesnya dari ketua RT dan yang menentukan adalah ketua RT masing-masing bersama ketua RW, sehingga yang menentukan bukan dari desa.

"Pihak desa hanya berhak menerima data tersebut, kemudian yang mendata adalah ketua RT. Sedangkan kuota penerima BLT-DD tersebut sebanyak 133 orang", kata Kades Sumanto.

Mengacu sesuai prosedur yang ada, verifikasi usulan data tersebut harus melalui musyawarah di desa bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang kemudian ditandatangani oleh Kades dan Ketua BPD. Anehnya kenapa keputusan itu semua harus dari ketua RT saja.Perlu diketahui, penerima Bantuan BLT-DD ini sebenarnya klarifikasinya sangat mendetail. Salah satu contohnya adalah warga yang benar-benar sebagai penopang ekonomi keluarga yang terkena PHK perusahaan, dan masyarakat paling miskin keadaan ekonominya.

Selain itu Pemerintah Desa yang di bantu oleh RT/RW, juga harus jeli dalam mendata dan mengkategorikan masyarakatnya, perihal yang berhak mendapat bantuan BLT. Sebab sedikit banyak masyarakat dalam hal sisi perekonomian, secara merata terdampak pandemi Covid-19. Maka dari itu, Pemerintah Desa kiranya dapat memetakan beberapa golongan prioritas masyarakat terdampak Covid-19.Sangat disayangkan bila seorang pemimpin desa diwilayahnya tidak mengetahui suatu hal yang menjadi suatu perioritas kebijakannya. Apalagi ini menyangkut kebijakan yang berupa amanah rakyat seperti halnya bantuan sosial. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00