Antisipasi Mudik, ASN Jatim Wajib Live Shareloc

Kepala BKD Jatim, Nurkholis (Foto: RRI Surabaya)

KBRN, Surabaya : Dampak dari wabah pandemi Covid-19, Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) tidak diperkenankan untuk mudik atau bepergian ke luar daerah, atau sanksi menanti.

Larangan itu, berdasarkan arahan Presiden Jokowi, kemudian Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), serta Surat Edaran Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim, Nurkholis menjelaskan, dalam Surat Edaran tersebut, tidak hanya ASN saja yang dilarang mudik, tetapi juga beserta keluarganya.Sebagai bentuk pengawasan, salah satunya adalah dengan diwajibkannya live shareloc melalui aplikasi khusus, dua kali sehari, yakni setiap pukul 8 pagi dan pukul 4 sore, bagi seluruh ASN.

"Jadi seorang ASN tiap hari, jam 8 pagi dan jam 4 sore, itu sampai tanggal 26, 27, 28 itu wajib live shareloc dua kali sehari," ujarnya kepada RRI Surabaya, Jumat (22/5/2020).

Live shareloc tersebut dilaporkan ke masing masing atasan langsung. Kemudian berujung pada laporan ke BKD.

Kemudian antisipasi mudik lainnya bagi ASN adalah, mulai tanggal 21 Mei 2020, Pemprov sudah menurunkan tim yang terdiri dari BKD, kemudian Satpol PP, Inspektorat, dan Dishub. Untuk mengadakan pengawasan di masing masing ceck point.

"Ada 9 ceck poin yang kami tempatkan di seluruh Jawa Timur. Di titik titik mana, ini yang kami tidak akan beritahu. Kalau kami beritahu, nanti teman teman gak lewat situ, cari jalan tikus," tuturnya.

Mekanisme pemeriksaan di ceck poin adalah, akan dipertanyakan identitasnya. Untuk mengetahui statusnya sebagai ASN atau bukan, petugas menggunakan aplikasi e-Master. Maka akan muncul, nama, lokasi dinas, dan sebagainya.

"Untuk meminimalisir teman teman ASN yang ngotot ingin mudik," ucapnya.

Lalu, apa sanksi yang akan ditanggung oleh ASN tersebut apabila kedapatan ketahuan melakukan mudik atau bepergian ke luar daerah? Nurkholis menegaskan, maka sanksi tingkat sedang, akan menanti yang bersangkutan.

"Satu, ditunda kenaikan gaji berkala setara satu tahun, atau dua, ditunda kenaikan pangkatnya setahun, atau terakhir diturunkan pangkatnya setahun," tegasnya.

Nurkholis menjelaskan, sanksi dijatuhkan bagi ASN yang melanggar, mengacu pada PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, itu ada dua hal yang dilanggar bila mereka mudik atau bepergian.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00