Pilkades Serentak di Sidoarjo Bisa Digelar, Asal Memperhatikan Protokol Kesehatan

Anggota Komisi B DPRD Prov Jatim, Achamd Amir Aslichin

KBRN, Surabaya : Agenda Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang sempat tertunda diharapkan bisa digelar kembali seiring dengan wacana Tatanan Kehidupan Baru atau new normal diberlakukan di Sidoarjo. Tentunya dengan tetap memperhatikan Standar protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19, sehingga alasan penundaan Pilkades tidak ada lagi.

Sejak pengumuman Pilkades ditunda dari 19 April lalu, hingga saat ini kepastian pelaksanaannya masih belum jelas. Oleh karena itu saat new normal diberlakukan diharapkan jadwal pilkades bisa segera ditetapkan.

"Dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, diharapkan Pilkades serentak bisa kembali diagendakan," kata Achmad Amir Aslichin Anggota DPRD Jatim dari dapil 2 (Sidoarjo).

Mas Iin, panggilan akrabnya mengusulkan, penambahan jumlah TPS termasuk salah satu solusinya, misal jumlah TPS saat pilkades bisa ditambah minimal satu TPS per RW. Atau maksimalnya satu TPS per RT. Hal tersebut untuk menerpakan physical distancing dengan jumlah pemilih yang sedikit di setiap TPS per RT.

"Dengan begitu bisa mempermudah untuk mengatur jadwal kehadiran para calon pemilihnya ke TPS," ungkapnya.

Lebih jauh Mas Iin menyampaikan, panitia pilkades dan pemilih wajib menggunakan masker. Panitia juga diharuskan memakai sarung tangan dan face shield. Saat antre atau menunggu giliran ke bilik suara, disediakan hand sanitiser yang wajib digunakan oleh pemilih. Setelah memilih, pemilih wajib mencuci tangan di tempat yang telah disediakan.

Selain itu, lanjut Mas Iin, setiap satu jam sekali ada waktu istirahat selama 10 menit. Hal itu bisa digunakan untuk penyemprotan disinfektan di setiap TPS. Sehingga upaya pencegahan penyebaran Covid-19 tetap bisa maksimal.

"Harus tetap hati-hati, jangan sampai lengah untuk mengantisipasi penyebaran covid-19," imbuh mantan Ketua Fraksi PKB DPRD Sidoarjo 2 periode (2009-2014 dan 2014-2019) itu.

Terakhir Mas Iin menginginkan, untuk proses penghitungan suara, harus direkam video dan dibuatkan siaran langsung. Tujuannya tetap bisa dilihat oleh warga dan pemilih di smartphonenya masing-masing. Sehingga tidak terjadi kerumunan di masing-masing TPS saat penghitungan suara.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Subandi, saat menggelar hearing dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Sidoarjo, Selasa (2/6/2020) kemarin, tentang persiapan pelaksanaan pilkades. Subandi mengatakan, pelaksanaan pilkades masih menunggu Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). Dikarenakan, di saat pandemi Covid-19 ini harus mengikuti protokol kesehatan, sehingga membutuhkan tambahan anggaran.

"DPRD merekomendasikan pelaksanaan pilkades setelah PAK yang diperkirakan pada September nanti. Kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp 20 miliar," ujarnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00