DPRD Jatim kawal Keseriusan Pemerintah Untuk Pesantren, dalam hadapi wacana New Normal

Ahmad Amir Aslichin anggota DPRD Komisi B Jatim

KBRN,Surabaya : Wabah Covid-19 di Jawa Timur belum juga reda, bahkan semakin hari masyarakat yang dinyatakan positif grafiknya terus meningkat, terkhusus diwilayah Surabaya Raya (Surabaya- Sidoarjo- Gersik). Meski begitu, langkah pemulihan kondisi sosial ekonomi termasuk pendidikan, penting untuk segera dilakukan. Semangat itulah yang ditunjukkan Presiden Jokowi dalam rencana penerapan New Normal.

Menyambut hal itu, Partai yang selalu memperjuangkan pendidikan pesantren yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukung langkah yang diambil pemerintah pusat tersebut. Bukan hanya itu, PKB juga mendorong pemerintah memberikan perhatian khusus pada penerapan new normal di pondok pesantren. Karena selain sebagai pusat pendidikan, pondok pesantren punya peran penting sebagai penopang stabilitas ekonomi dan sosial kemasyarakatan.

"Sebagai kader PKB yang ada di DPRD Jawa timur, saya akan mengawal penuh persiapan implementasinya, khususnya untuk pondok pesantren," kata Achmad Amir Aslichin, anggota DPRD Jatim Fraksi Kebangkitan Bangsa. Kamis, (28/05/2020).

Berdasarkan data pondok pesantren yang terdaftar di Kemenag Jawa Timur tahun 2019, di Jawa Timur terdapat 4.550 pondok pesantren dengan 574.340 santri.

“Kita dapat bayangkan, hampir tiga bulan ini, sekian banyak pondok memulangkan santrinya. Tentu tak hanya berdampak pada pondok. Tapi juga pada banyak sektor yang ekonominya bergantung pada aktifitas pondok," ujar pria yang akrab disapa Mas Iin ini.

"Dengan begitu, kami mendorong pemerintah provinsi jatim, Ibu Gubernur Khofifah khususnya. Untuk tidak ragu menerapkan New Normal di pondok pesantren. Tentu juga dengan penerapan ketat protokol pencegahan covid-19, berikut support anggaran untuk kebutuhan standarisasi infrastruktur penopangnya," imbuhnya.

Penerapan new normal, khususnya di pondok pesantren memang butuh perhatian khusus pemerintah. Mulai tahap pengembalian santri dari berbagai daerah, pemeriksaan massal, standarisasi sarana kesehatan dan ruang belajar, hingga pengalokasian anggaran khusus selama transisi new normal.Terkait dukungan dan pengawalan PKB pada penerapan new normal di pesantren, Mas Iin akan berkordinasi dengan Pengurus Nahdlatul Ulama' baik ditingkat Wilayah (PW NU) Cabang (PC NU) maupun Wakil Cabang (MWC).

"Kami akan koordinasikan secara intens, dengan PWNU, PCNU, RMI, soal kesiapan dan kebutuhan pesantren di masa new normal diterapkan nanti. Kami juga akan dorong pemerintah provinsi dan daerah untuk mendukung penuh persiapan tersebut," tegas Mas Iin.

New normal sebagai langkah yang dipilih pemerintah seyogyanya kita pahami secara bijak. New normal sama sekali tak berarti kita menyerah pada pandemi. Kelaziman baru ini justru menuntut kita untuk cepat beradaptasi.

"Kunci kita menghadapi Covid-19 adalah adaptasi, dengan begitu mari kita bersama-sama mengawal penerapan new normal ini," pungkas pria yang pernah menjadi ketua Fraksi DPRD Sidoarjo selama dua periode.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00