PLN Gandeng Polda dan Kejati Jatim Kawal Infrastruktur Kelistrikan dan Obyek Vital Nasional

KBRN, Surabaya – Untuk mengawal proses bisnis berjalan dengan lancar dan sesuai prosedur, PLN Grup di Jawa Timur konsisten jalin koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Jawa Timur, Kamis (2/7) dan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur, Jumat (3/7). 

Hadir dalam acara tersebut, General Manager PLN UID Jawa Timur, Nyoman S. Astawa, General Manager  UIT JBTB, Suroso, General Manager UIP JBTB I dan II, Djarot Hutabri, Direktur Pengembangan dan Niaga PJB, Iwan Purwana, Direktur Operasi 1 PJB, Sugiyanto, Senior Audit Executive Jawa Bagian Timur, Flodesa Anggarijanto yang ditemui langsung Kepala Kejati Jawa Timur, Mohammad Dofir dan Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Mohammad Fadil Imran.

General Manager PLN UID Jawa Timur, Nyoman S. Astawa menjelaskan, jalinan koordinasi dengan Kejati selama ini meliputi penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara, misal pendampingan pengamanan pengembalian aset aset milik PLN. 

"Sementara dengan Polda dan unsur-unsur dibawahnya adalah penyelenggaraan pengamanan instalasi dan aset, serta penegakan hukum mulai dari pendampingan P2TL, hingga pengamanan obyek vital nasional."ungkapnya.

Nyoman mengucapkan terimakasih dan apresiasi positif kepada kedua lembaga tersebut, karena selama ini telah mengawal proses bisnis PLN di wilayah Jawa Timur mulai dari aset, pembebasan lahan, kasus penggunaan listrik ilegal, hingga pengamanan obvitnas.

Menyadari betapa pentingnya listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Mohammad Fadil Imran dan seluruh jajarannya akan terus mendukung penyediaan tenaga listrik yang handal, karena merupakan program pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan. Lebih lanjut, ia memaparkan agar PLN tetap konsisten berbagi kemanfaatan dengan program-program CSR nya.

Senada, Mohammad Dofir pun menyatakan kesiapannya untuk membantu pendampingan yang selama ini telah berjalan baik, dengan mendatangkan ahli dan memberikan penjelasan tentang undang-undang apabila terdapat konflik saat pembebasan lahan. 

"Karena pembangunan infrastruktur kelistrikan adalah untuk kepentingan umum, maka itu yang harus kami dahulukan," paparnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00