Tak Libatkan SDM Lokal, Warga Desa Satak Kecewa Pengelolaan Lahan PTPN XII Kediri

Ketua LMDH Budidaya Satak, Eko Cahyono, mengaku menerima banyak keluhan warga Desa Satak, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri yang tak dilibatkan dalam pengelolaan lahan PTPN XII Ngrangkah Sepawon, sedangkan perusahaan pelat merah ini diduga justru mendatangkan investor dari luar daerah.

KBRN, Kediri: Sejumlah warga Desa Satak, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri yang merupakan masyarakat desa hutan setempat, mengaku kecewa dengan sistem Pengelolaan KSU di lahan PTPN XII Ngrangkah Sepawon Kediri yang dikelola tanpa melibatkan SDM lokal.

"PTPN XII Ngrangkah Sepawon ini sudah lama mengelola lahan perkebunan di sini, dan sebagian areanya secara administrasi ada di Desa Satak. Namun, sampai sekarang kontribusi PTPN XII Ngrangkah Sepawon kepada kesejahteraan masyarakat tidak ada, bahkan hubungan sosial dan komunikasi dengan kami tidak terjalin baik," kata Ketua LMDH Budidaya Desa Satak, Eko Cahyono, saat ditemui di Desa Satak, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, Senin (18/5/2020).

Eko menjelaskan, beberapa tahuna terakhir, KSU perseorangan ataupun perusahaan yang berasal dari luar daerah, justru telah mengelola lahan PTPN XII Ngrangkah Sepawon di Desa Satak, Kabupaten Kediri dengan total area ratusan hektare. Seperti untuk Kebun Tebu dan Kebun Nanas, masing-masing luasnya bisa mencapai ratusan hektare.

"Dari pengelolaan kebun PTPN XII ini, kami hanya jadi penonton saja dan tidak dilibatkan sama sekali. Alhasil, dampak negatifnya sangat terasa bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat, termasuk pada Masa Pandemi Covid-19 sekarang, mereka (PTPN XII, red) juga tidak ada bantuan CSR kepada warga terdampak di Desa Satak," katanya.

Menanggapi hal serupa, seorang warga Desa Satak, Dwi Susanto, mengatakan, pengelolaan lahan yang dinilai masyarakat setempat dilakukan secara besar-besaran oleh KSU di Desa Satak ini, terjadi antara 5-6 tahun belakangan. Mereka justru membawa investor dari luar daerah, dan langsung mengelola perkebunan di kawasan ini.

"Pengelolaan lahan tersebut dilakukan oleh investor melalui model KSU. Sementara, masyarakat di sini sama sekali tidak diikutkan kerja sama, sedangkan kami ini sebenarnya bisa diajak komunikasi," katanya.

Padahal, kata Dwi Susanto, petani di Desa Satak mempunyai harapan besar dengan keberadaan potensi lahan perkebunan di wilayahnya. Namun, umumnya para petani di kawasan tersebut tidak memiliki kemampuan menyewa lahan.

"Walau begitu, kami punya solusi dalam masalah ini, yakni petani di Desa Satak bisa ikut menanam di lahan tersebut, dan nantinya hasil panen bisa diambil 25 persen atau 30 persen," katanya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi di Kantor Desa Satak, Kepala Desa Satak, Linawati, menceritakan, bahwa keluhan dan kekecewaan warganya itu benar adanya. Kondisi itu terjadi beberapa tahun terakhir di desanya, yang notabene ada masyarakat desa hutan dan petani yang mumpuni untuk mengelola lahan.

"Selama ini, untung ada Pihak Perhutani yang masih peduli dan memperbolehkan warga kami menggarap lahannya, sehingga kondisi ekonomi mereka bisa teratasi. Masyarakat kami sangat tertolong dengan Perhutani, sedangkan sejauh ini hanya sedikit petani Desa Satak yang ikut menggarap lahan PTPN XII dengan model KSU perorangan itu," katanya.

Lebih lanjut, Linawati mengemukakan, bahwa sejak lahan perkebunan itu dikelola KSU, yang didatangkan pihak PTPN XII, mereka juga sama sekali tidak ada kontribusi bagi Pemerintah Desa Satak.

"Kontribusi pihak Perkebunan (PTPN XII, red) tidak ada bagi Pemerintah Desa. Seperti di tengah Pandemi Corona sekarang, bantuan sosial semacam Program CSR juga tidak ada bagi masyarakat. Kami berharap, permasalahan ini segera ada solusi dari pihak terkait, sehingga tingkat kesejahteraan warga di sini bisa lebih baik lagi," katanya. (ac) 

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00