Konsinyasi Bandara Kediri Mulai 1 Februari 2020

RRI, Kediri: Tanggal 1 Februari 2020, ditentukan sebagai masa konsinyasi Bandara Kediri. Hal ini ditentukan seiring masa Groundbreaking atau Timeline Pembangunan infrastruktur tersebut dilakukan pada April 2020. Rencana ini disampaikan pada agenda Sosialisasi Pembangunan Bandara Kediri terhadap sejumlah warga penolak pembebasan lahan di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Grogol, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Jumat (24/1/2020).

Menanggapi kebijakan konsinyasi ini, Kepala Desa Grogol, Suparyono mengatakan, kalau melihat batas waktu tersebut, maka tanggal 1 Februari masih ada waktu seminggu lebih sedikit. "Ya mudah-mudahan seminggu ini bisa clear semua. Kalau yang kemarin dibebaskan itu ada 6.500 meter persegi dan ini yang belum dibebaskan itu sebetulnya tidak banyak untuk di Desa Grogol itu sekitar sisa 1,5 hektare dan itu rumahnya kecil-kecil," katanya. Terkait dengan relokasi warga ke Tanjung Baru, ungkap Suparyono, untuk warga miskin memang bisa dipindahkan ke sana. Namun, pihaknya tidak pernah memaksa karena areanya jauh dari tempat asal warga. "Secara total, awalnya ada 46 bidang lahan yang belum dibebaskan untuk Bandara Kediri. Namun, kemarin ada 2 bidang yang sudah diberikan, jadi sisa 44 bidang lahan yang belum dibebaskan, di antaranya masing-masing berupa 38 bidang berupa rumah dan 6 bidang lainnya lahan kosong," katanya. Di lokasi yang sama, hadir Staf Ahli Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bagja Sirait. Dalam sosialisasi ini, ia memaparkan, berkaitan dengan Konsinyasi yang dilaksanakan bertahap itu, Pemerintah Pusat telah memutuskan, sehingga dalam kesempatan ini tidak ada lagi tawar-menawar maupun diskusi dengan warga yang menolak pembebasan lahan. "Sebelum ke sini, kami sudah bertemu dengan Pemerintah Provinsi Jatim. Lalu, di sini pula, kami hanya menyosialisasi apa yang sudah diputuskan Pemerintah, jadi tak ada lagi diskusi ataupun tawar-menawar dengan masyarakat. Tapi, kami selalu mengutamakan warga kurang mampu dan mendorong mereka untuk mau direlokasi ke pemukiman baru yang dilengkapi berbagai fasilitas, dan diharapkan segera berkoordinasi dengan camat atau pemda setempat untuk diinventarisir," katanya. Ditambahkan oleh Bagja, Proyek Strategis Nasional yang akan dimulai pada bulan April mendatang tersebut, masih terkendala pembebasan lahan seluas 1,56 persen dari total 100 persen kebutuhan lahan. Sebagai informasi, pembangunan infrastruktur ini dilandasi Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. "Dalam perpres tersebut, Pembangunan Bandar Udara Kediri menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional. Proses pengadaan lahan Bandar Udara Kediri telah dilaksanakan oleh PT. Surya Dhaha Investama (PT. SDhl) mulai tahun 2017 sampai dengan 31 Agustus 2019. Lalu, terhitung mulai 1 September 2019, sebagaimana instruksi dari Pemerintah Pusat, dilaksanakan oleh Pemerintah," kata Bagja. Dari hasil appraisal yang telah dilakukan, ulas Bagja, sudah ditentukan harga final tertinggi untuk tanah pekarangan yang ada rumahnya senilai Rp.750.000/meter persegi. Kemudian, untuk tanah tegal dan sawah senilai Rp.500.000 per meter persegi. "Ke depan, tidak ada kenaikan harga. Dalam traksaksi jual beli ini tidak ada fee sebesar 5 persen untuk petugas pemerintah/makelar dan kewajiban penjual untuk membayar pajak penjualan sebesar 2,5 persen," katanya. Pada acara ini pula, Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Putut Tri Sunarko, berharap, masyarakat bisa sukarela melepaskan tanahnya. "Kami juga berharap agar tidak terjadi eksekusi ke depannya. Sangat disayangkan jika terjadi eksekusi," katanya. Lebih lanjut, Putut mengemukakan, hal itu karena uang yang dititipkan pemerintah ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, tidak besar. Namun, besaran yang akan diberikan itu, diyakini sudah lebih dari yang diajukan Appresial.  Di samping itu, Kepala BPN Kabupaten Kediri, Andreas Rochyadi, menyatakan, bahwa pengertian Konsinyasi di sini, adalah uang yang dititipkan pemerintah lewat Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Ke depan, untuk memperoleh uang ini, maka diharapkan masyarakat bisa memenuhi setiap persyaratan yang diajukan panitia. Sementara itu, Ridwan Arif, salah satu warga Desa Bulusari, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, yang belum membebaskan lahan, mengaku, mau tidak mau harus mematuhi kebijakan Pemerintah, termasuk dengan keputusan Konsinyasi. Sementara, lahan miliknya yang terdampak pembangunan Bandara Kediri di Desa Bulusari ada sekitar 2.156 meter persegi dan selama ini dikembangkan untuk kebun Buah Jeruk. "Nantinya, saya dan warga, baik yang menerima Konsinyasi atau tidak, akan datang ke Kantor Kecamatan. Kami akan meminta syarat apa yang wajib dipenuhi, karena terus terang, keputusan Konsinyasi ini membuat warga terkejut. Apalagi dulu, waktu awal pembebasan lahan, kami sempat ditawari mendapat ganti rugi senilai Rp 15 juta per rhu, tapi entah kenapa beberapa saat kemudian turun jadi Rp 10,5 juta per rhu, dan sekarang ini turun lagi jadi Rp 7 juta per rhu," katanya. Perlu diketahui, dalam agenda Sosialisasi ini turut dihadiri Sekda Pemerintah Kabupaten Kediri, Dede Sujana, Kepala Kejari Kabupaten Kediri, M. Rochmadi, Kapolres Kediri Kota, AKBP Miko Indrayana, Dandim 0809, Letkol Kav Dwi Agung Sutrisno, puluhan warga yang menolak pembebasan lahan, dan pihak terkait lainnya. (ac)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00