Kadis KUP Pangkal Pinang Pastikan Belum Ada Dana Bantu UMKM Urus Sertifikat Halal

KBRN, Sungailiat : Pemkot Pangkal Pinang melalui Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkal Pinang akui, selama pandemi pihaknya belum dapat sepenuhnya membantu pelaku UMKM di wilayahnya dalam mengurus sertifikat halal dan pembuatan P-IRT bagi Industri Kecil dan Menengah.

Donal Tampubolon, Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan kota Pangkal Pinang mengatakan, pihaknya belum sepenuhnya dapat membantu pelaku UMKM dalam mengurus sertifikat halal dan P-IRT karena keterbatasan anggaran, namun pihaknya tetap memfasilitasi pelaku UMKM bekerjasama dengan BPOM Majelis Ulama Indonesia

“Kita 2 tahun ini keterbatasan anggaran ya hampir semua daerah, kita tidak memiliki dana untuk membantu sertifikat, kita mengambil jalan keluar bersama dengan BPOM MUI, karena mereka punya program kita ikutkan, kita carikan jalan untuk mereka untuk di fasilitasi. Untuk sertifikasi halal ini butuh dana, dan 2 tahun ini memang tidak ada, karena anggaran kita direfocusing” ujarnya.

Dalam pengurusan Sertifikat halal, pelaku UMKM tidak perlu khawatir, cukup dengan memenuhi persyaratan diantaranya P-IRT Pangan Industri Rumah Tangga, bagi industri pangan yang dikelola non muslim harus memiliki pekerja muslim yang dapat mengontrol proses produksi pangan yang dikelola.

Selain itu ditambahkan donal kepada RRI, melalui MUI Provinsi Bangka Belitung, sejak tahun 2021 hingga 2022 telah menerbitkan 2.224 sertifikat halal meliputi industry pengolahan, restoran, hotel, rumah potong hewan dan usaha masyarakat lainnya, (NV-RD).

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar