Optimalkan Penerbitan SPPT, Pemkab Bangka Percepat Validasi Objek Pajak PBB-P2

Bupati Bangka Mulkan SH MH

KBRN, Sungailiat ;  Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka berikan batas waktu satu bulan kepada bidang pendaftaran dan penetapan pajak daerah untuk menyelesaikan validasi objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Pedesaan ( PBB-P2 ) .

Hal ini disampaikan oleh Mulkan SH, MH , Bupati Bangka. dikatakannya percepatan validasi ini guna mengoptimalkan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang ( SPPT ) wajib pajak. Diakuinya di lapangan terutama di pedesaan masih di dapati sejumlah persoalan terkait data yang tidak valid serta tumpang tindihnya objek pajak atau gandanya SPPT dalam objek pajak dan kendala lainnya.

“Hasil koordinasi PPB kemarin, PBB memang menjadi problema bagi kita terutama saling menyalahkan, terutama dari kades menyalahkan data itu tidak valid.  dari kita, kita mengakui. Kan tidak mungkin terus menerus tidak dilakukan kebijakan, tapi kami akan validasi data, saya kasih tempo kabid pendataan satu bulan ini febuari ini harus selesai, baru kita putihkan atau kita beri stimulus pada objek pajak kita. Adanya tumpeng tindih objek pajak, banyak 1 wajib pajak yang hanya  membayarkan 1 objek pajak, dan akan di telusuri mungkin lebih dari 1 objek pajak. “ ujarnya,

Data sebelumnya jumlah wajib pajak yang tersebar di delapan kecamatan dan 62 desa di Kabupaten Bangka sebanyak 100.904 Wajib Pajak. Disampaikan Bupati, Dari 100.904 wajib pajak itu  belum di validkan. Ke depan Pemerintah Kabupaten Bangka akan mengambil  kebijakan dengan memberikan stimulus atau memutihkan PBB mengingat sejak tahun 2012 hingga 2023 terhadap piutang dan denda dari PBB telah mencapai 18 milyar. Dalam melakukan validasi objek atau wajib pajak, ia juga meminta perangkat pemerintah dari tingkat RT, Kades, Camat dan Lembaga Berwenang bekerja terpadu.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar