Ciptakan Persamaan Persepsi APH, Kemenkumham Babel Gelar Rakor Dilkumjakpol

KBRN, Pangkalpinang : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung melalui divisi pemasyarakatan kembali menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Dilkumjakpol Plus, yang biasa diselenggarakan setiap tahun.

Dalam hal ini, Kemenkumham bertindak sebagai wadah yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antar instansi terkait agar terciptanya persamaan persepsi antara Aparat Penegak Hukum (APH) dalam ketatalaksanaan sistem peradilan pidana, mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi dalam upaya penegakan hukum dan hak asasi manusia, menghindari penyalahgunaan wewenang dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dalam rangka penegakan hukum.

Kakanwil Kemenkumham Babel, Anas Saeful Anwar, menyampaikan, rapat koordinasi ini bukanlah forum untuk saling mengintervensi antar Lembaga Penegak Hukum, namun bertujuan untuk menyusun langkah penyelesaian bersama dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi.

"Di tingkat daerah terdapat forum Dilkumjakpol sebagai wadah yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam rangka menciptakan persamaan persepsi antara aparat penegak hukum dalam ketatalaksanaan sistem peradilan pidana," kata Anas.

"Mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi dalam upaya penegakan hukum dan hak asasi manusia, menghindari penyalahgunaan wewenang dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dalam rangka penegakan hukum," tambahnya.

Anas menjelaskan, permasalahan mendasar dari penegakan hukum dalam kerangka sistem peradilan pidana lintas instansi penegak hukum adalah adanya pemahaman yang berbeda antara aparat penegak hukum terhadap peraturan perundang-undangan.

Selain itu juga terdapat kendala yang bersifat teknis yang disebabkan oleh berbagai faktor sehingga mengakibatkan tidak sinkronnya ketatalaksanaan peradilan pidana.

"Untuk itu pada hari ini penyelenggaraan Rakor Dilkumjakpol ini diharapkan akan mampu menjawab tantangan dan hambatan tersebut. Salah satu unsur yang penting dalam sistem hukum adalah apparat penegak hukum itu sendiri, rasa keadilan yang dituntut oleh masyarakat akan dapat dicapai apabila aparat penegak hukum mempunyai komitmen untuk bergerak bersama mewujudkan cita-cita hukum demi melindungi masyarakat," jelasnya.

Rapat koordinasi ini diselenggarakan dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan serta kualitas pelayanan pemasyarakatan sekaligus untuk menjawab permasalahan dan isu-isu aktual yang terjadi saat ini. Kanwil Kemenkumham terus berupaya melakukan pencegahan terhadap permasalahan tersebut secara progresif dan serius

"Kita mengetahui bersama bahwa sebelumnya telah dilaksanakan kegiatan Pra Dilkumjakpol pada tanggal 18 November 2021 dimana kegiatan tersebut telah menghasilkan beberapa kesepakatan atau rekomendasi sementara dari masing-masing Instansi Aparat Penegak Hukum," tuturnya.

Anas berharap, melalui kegiatan itu, apa yang dihasilkan pada kegiatan dapat disetujui oleh masing-masing pimpinan dan dapat ditindaklanjuti oleh masing-masing jajaran dibawahnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.  (Rilis/DB)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar