Tim Terpadu Pengawas Ormas Bahas Keberadaan Ormas di Babel

KBRN, Pangkalpinang: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung (Kemenkumham Babel) melakukan rapat verifikasi dan pembahasan kinerja Tim Terpadu Pengawasan (TPP) organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Babel di Ruang Rapat Badan Kesatuan Bangsa Politik (Kesbangpol) Babel, Rabu (22/9/2021).

Selain dari Kemenkumham Babel, rapat ini dihadiri Polda Babel Kejaksaan Tinggi Babel, Korem 045/Garuda Jaya, forum tersebut mengulas terkait keberadaan ormas yang terdapat di wilayah Babel, bernama Laskar Merah Putih selaku LSM berbadan hukum.

Di mana permasalahan utama terkait hak atas LSM tersebut telah berstatus sengketa dan naik ke tingkat banding di Pengadilan.

Kepala Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kemenkumham Babel, Suherman mengatakan, pihaknya akan melihat kembali terhadap dua ormas yang mempunyai badan hukum yang didaftarkan di Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU), dengan berkonsultasi apakah memang kedua ormas tersebut benar-benar telah terdaftar di Ditjen AHU.

"Kita akan melihat kembali terhadap dua Ormas yang mempunyai badan hukum yang didaftarkan di Ditjen AHU, dengan berkonsultasi apakah memang kedua ormas tersebut benar-benar telah terdaftar di Ditjen AHU," kata Suherman.

Tidak hanya itu, pada forum tersebut, turut mengulas terkait adanya LSM yang membuat serta menggunakan lambang instansi resmi milik pemerintah pada nama LSM, yang mana hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang.

Menarik kesimpulan rapat, unsur-unsur yang tergabung dalam Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Bangka Belitung mengeluarkan beberapa rekomendasi utama yang telah disepakati dan ditandatangani bersama, antara lain :

Mengharapkan pemerintah daerah, aparat keamanan di daerah, untuk mengajak seluruh komponen Lembaga Kemasyarakatan untuk bersama-sama menciptakan kerukunan dan kedamaian di Bangka Belitung.

Agar seluruh Komponen pada Lembaga Kemasyarakatan yang sedang dalam Konflik Internal dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik dan damai.

Agar dibuatkan Surat Penegasan kepada kedua kubu pada Organisasi Laskar Merah Putih bahwa penerbitan SKKO menunggu status inkrach.

Serta menghimbau dan mengingatkan para Organisasi Kemasyarakatan untuk tidak diperbolehkan menggunakan lambang-lambang Lembaga Pemerintah pada logo Organisasi maupun atribut yang digunakan berdasarkan Pasal 59 UU No. 16 Tahun 2017.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar