Aturan Nama Dua Suku Kata Berlaku Untuk Data Kependudukan Baru

foto : rri.co.id

KBRN, Pangkalpinang : Peraturan Pemerintah terkait aturan pencatatan nama masyarakat minimal dua kata, di dokumen kependudukan berlaku untuk data kependudukan baru.

Artinya, peraturan minimal dua suku kata itu berlaku sejak diundangkan, yaitu pada bulan April 2022. Sedangkan nama yang sudah terlanjur satu kata, tetap diperbolehkan sehingga tidak perlu mengubah nama.

Hal itu dikatakan Kepala DP3ACSKAB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Asyraf Suryadin saat diwawancarai RRI.co.id, Jumat (27/5/2022).

“Ini berlaku ke depan, jadi rata-rata anak atau generasi kedepan harus dua kata, kalau yang sudah terlanjur sebelum peraturan itu diundangkan, tidak perlu merubah nama,” jelasnya.

Dia menjelaskan, aturan yang didasarkan pada Permendagri Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan ini tidak berlaku surut.

"Dengan mulai berlakunya aturan ini, maka masyarakat agar bisa memahami bahwa nanti dalam menentukan nama anak yang baru lahir setidaknya memuat dua suku kata," kata Asyraf.

Pada peraturan yang tertuang dalam Permendagri 72 Tahun 2022 pada Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa pencatatan nama pada dokumen kependudukan dilakukan Disdukcapil kabupaten/kota, UPT Disdukcapil kabupaten/kota atau perwakilan Republik Indonesia.

Sedangkan, pada Pasal 4 ayat (2) menyatakan pencatatan nama pada dokumen kependudukan tersebut harus memenuhi syarat mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir.

Kemudian terdapat ketentuan jumlah huruf paling banyak 60 huruf, termasuk spasi dan jumlah kata paling sedikit dua kata.

Sementara dokumen kependudukan yang masuk dalam peraturan itu meliputi biodata penduduk, kartu keluarga (KK), kartu identitas anak (KIA), kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), surat keterangan kependudukan, dan akta pencatatan sipil.

Dia menjelaskan, aturan ini adalah untuk lebih dini dan lebih awal memikirkan serta mengedepankan masa depan anak.

“Seperti ketika anak mau sekolah atau berencana ke luar negeri untuk membuat paspor tentunya minimal harus dua suku kata, nama harus selaras dengan pelayanan publik lain sehingga memudahkan anak dalam setiap pelayanan publik,” ungkapnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar