DPRD dan Pemkab Beltim Sepakati Lima Perda Baru

KBRN, Manggar : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Belitung Timur (Beltim) bersama Pemerintah Kabupaten Beltim menyepakati 5 peraturan daerah baru.

Kesepakatan itu diambil dalam rapat Paripurna IX, Pendapat Akhir Fraksi - Fraksi DPRD di ruang Sidang DPRD Beltim.

Ditemui rri.co.id usai rapat paripurna, Bupati Beltim Burhanudin mengapresiasi dukungan DPRD Beltim terhadap rancangan peraturan daerah yang telah disahkan oleh.

"Raperda ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan hukum sebagai instrumen yang jelas mengikat agar segala sesuatu yang dilakukan di Pemerintahan dan pembangunan dapat dipertanggung jawabkan," kata Burhanuddin kepada rri.co.id, Senin (23/05/2022) di Manggar Belitung Timur.

Perda ini nantinya menurut Bupati Burhanuddin akan menjadi payung hukum Pemkab Beltim dalam melaksanakan tugas.

"Ini yang kita pakai dalam rangka kita melaksanakan tugas-tugas pokok di pemerintahan. Dan nantinya dari perda tersebut akan dibuat menjadi peraturan kepala daerah,” ujarnya.

Sementara di tempat yang sama, Ketua DPRD Beltim, Fezzi Uktolseja mengatakan DPRD Beltim telah membuat banyak perda, namun implementasinya di lapangan harus  menjadi perhatian dan evaluasi pihak Pemda.

"Seperti di sini salah satunya kan kita punya perda tenaga kerja retribusi tenaga kerja asing, dan ini juga baru sesuai undang-undang omnibuslaw. Jadi harusnya Pemda harus mulai mendata karena kita ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang multi nasional," tukasnya

Hal lainnya ditambahkan Fezzi seperti adanya larangan expor CPO sawit yang kemudian saat ini kembali dibuka. Banyak perusahaan di Beltim yang tidak memahami akan hal ini.

"Kita baru tau ada perusahaan yang memang tidak ada pemasok untuk ke dalam. Dia ekspor terus ke luar negeri. Nah oleh karena itu mudah mudahan perda ini bukan hanya di buat saja tapi harus dilaksanakan penerapannya dilapangan,” tegasnya.

Adapun perda yang telah disepakati yakni rancangan perda Beltim tentang pencabutan perda tahun 2013 tentang izin pengiriman barang tertentu, rancangan perda Beltim tentang perubahan Perda Beltim no 11 tahun 2013 tentang Lembaga penyiaran radio republik lokal dan selanjutnya rancangan perda Beltim tentang perubahan Perda Beltim no 4 tahun 2015 tentang retribusi perjanjian tertentu serta rancangan perda Beltim tentang pembangunan gedung dan kelima rancangan perda Beltim tentang retribusi penggunaan tenaga kerja asing.(SA/WS/BS)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar