Optimalisasi PBB-P2 tahun 2022, BPPKAD Bangka Gelar Rakor Bersama Camat, Lurah Serta Kades

KBRN, Bangka : Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Bangka menggelar rapat koordinasi (Rakor) percepatan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), di rumah dinas Bupati Bangka, Selasa (18/1/2022).

Rakor yang diikuti seluruh Camat, Lurah serta Kades se-Kabupaten Bangka, dalam upaya meningkatkan atau optimalisasi penerimaan PBB-P2 di wilayahnya.

Plt. Kepala BPPKAD Kabupaten Bangka, Haryadi mengatakan, belum optimalnya penerimaan PBB-P2 tahun 2021, maka perlu dilakukan rakor ini untuk mengetahui segala permasalahan yang menjadi kendala dalam peningkatan PBB-P2 ini.

“Rakor ini untuk meningkatkan PBB P2 melalui peran Camat, Lurah dan Kades se-Kabupaten Bangka. Kita menyadari selama ini bahwa peran dari mereka sudah banyak kita rasakan, namun masih banyak kendala yang mungkin dihadapi yang perlu diperbaiki bersama, untuk itu kami perlu mendengar masukan-masukan yang mungkin nanti akan berguna bagi kita bersama untuk melakukan peningkatan PBB P2 ini kedepannya,” jelas Haryadi.

Dari rakor ini, dikatakannya, terungkap bahwa berbagai permasalahan yang memang kerap dihadapi oleh para Camat, Lurah serta para Kades ini dalam upaya peningkatan PBB-P2.

“Seperti data yang kurang update, masih ada data dobel, serta adanya kecemburuan sosial dimasyarakat, seperti tanah/rumahnya kecil tapi bayarnya mahal, ada juga tanah/rumah besar tapi tagihan PBB nya kecil, itu yang terjadi di lapangan,” jelasnya.

Oleh karena itu, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan pemutakhiran data secara masif yang sementara dilakukan di Kecamatan Sungailiat.

“Secara bertahap karena datanya lumayan besar yakni 100.407 NJOP di seluruh Kabupaten Bangka, nah itu data yang besar harus kita lakukan pemutakhiran, maka kita lakukan secara bertahap dan kontinue,” ungkapnya.

Sementara Bupati Bangka Mulkan mengatakan, bahwa PBB-P2 merupakan salah satu sektor pendapatan murni diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, oleh karena itu harus betul-betul digali dan dioptimalisasi.

“PBB-P2 ini bukan hal yang baru serta bukan barang asing lagi, dan ini lah sampai hari ini yang menjadi permasalahan didalam peningkatan kesadaran masyarakat kita terhadap kepatuhan bayar PBB, ini yang harus kita terus lakukan,” jelasnya.

Terkait pemutakhiran data yang masih menjadi kendala, Bupati menargetkan harus selesai pada bulan Februari 2022 ini.

“Ini semua demi pembangunan Pemkab Bangka kedepannya, karena yang terpenting adalah datanya terlebih dahulu sehingga baru bisa dilakukan penagihan,” ungkapnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar