Faeshol Cahyo Nugroho Jabat Kepala Perwakilan BPKP Babel

Pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Babel di Kantor Gubernur Babel, Senin (17/1/2022).

KBRN, Pangkalpinang : Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Abdul Fatah mengukuhkan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang baru, Faeshol Cahyo Nugroho, di Ruang Pasir Padi Kantor Gubernur, Senin (17/1/2022). 

Faeshol Cahyo Nugroho, menggantikan posisi Ikhwan Mulyawan yang berpindah tugas menjadi Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum BPKP. Dalam pengukuhan tersebut disaksikan langsung oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Agustina Arumsari. 

"Kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas semua sumbangsih yang telah diberikan selama mengabdi di Bumi Serumpun Sebalai. Semoga semua itu, bukan saja bermanfaat bagi perkembangan Pemprov. Babel pada saat ini, namun juga di masa mendatang," kata Abdul Fatah.

Menurut Abdul Fatah, BPKP sebagai pengemban tugas pelaksanaan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan daerah, serta pelaksanaan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum diharapkan terus berkomitmen dan senantiasa memberikan bantuan konsultasi serta penjaminan kualitas dalam rangka membantu daerah meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 

Sehingga, dia berharap agar perwakilan BPKP Babel dapat semakin bersinergi dengan Pemprov Babel beserta Pemkab dan Pemkot dalam rangka mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang baik. 

"Selamat bertugas, semoga dibawah kepemimpinan bapak, perwakilan BPKP dapat terus memberikan kontribusi nyata dalam pelaksanaan tugas pengawasan di Bangka Belitung," ujarnya

Sementara itu, Deputi Kepala Bidang Investigasi, Agustina Arumsari, berharap dengan kerjasama dan sinergitas antara Perwakilan BPKP Babel dengan berbagai stakeholder yang sudah terjalin baik selama ini, akan semakin baik. Seperti telah melaksanakan pengawasan terhadap program pemerintah yang menjadi prioritas, salah satunya adalah pengawasan atas penanganan dampak Pendemi Covid-19, yakni program vaksinasi Covid-19. 

"Selain itu, koordinasi dan sinergi dengan aparat penegak hukum juga berjalan dengan baik sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui strategi preemtif, preventif, dan represif," ujar Agustina. (*)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar