Dana Desa di Babel Tahun Sebesar 274,4 Miliar

KBRN, Pangkalpinang : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) pada tahun 2022 menerima dana desa sebesar Rp274,4 miliar.

Pagu tersebut akan disalurkan kepada kabupaten Bangka senilai Rp55.387.935.000,00; Belitung Rp38.928.207.000,00; Bangka Selatan Rp44.415.323.000,00; Bangka Tengah Rp46.977.021.000,00; Bangka Barat Rp52.346.309.000,00; dan Belitung Timur Rp36.364.806.000,00;.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Babel, Abdul Fatah saat memimpin Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati/Wali Kota se-Babel dengan Tema "Dukungan TKDD untuk Pemulihan Ekonomi Daerah Tahun Anggaran 2022" bertempat di Ruang Pasir Padi, Senin 17/1/2022.

"Secara keseluruhan, jumlah ini memang turun sebesar Rp60.111.870.000,00 dari tahun sebelumnya. Namun kondisi ini tidak serta merta menyurutkan kita untuk memanfaatkannya secara maksimal sesuai dengan arahan yang tertuang dalam peraturan Mendes PDTT RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 yakni untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pelaksanaan program prioritas nasional serta untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam," kata Abdul Fatah.

Dia menjelaskan, besaran pemanfaatan dana desa untuk pemulihan ekonomi daerah melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) itu maksimal sebesar 40 persen, sementara untuk penguatan dan pemenuhan pangan hewani dan nabati sebesar 20 persen.

"Sementara untuk penyaluran dana desa ini akan disalurkan tiga tahap dengan skema sebesar 40:40:20 dikecualikan untuk desa yang berdasarkan indeks desa membangun berstatus desa mandiri sejumlah 13 desa. Penyaluran dana desa mandiri ini nantinya dilakukan sebanyak 2 tahap dengan skema 60:40," jelasnya.

Abdul Fatah mengingatkan agar desa harus segera mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam penyaluran dana desa tahun 2022.

"Hal penting yang harus ditekankan adalah pahami peraturan. Jangan sampai program dan kegiatan yang telah disusun dengan baik menjadi terhambat hanya karena ketidakpahaman akan aturan yang ada," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Edih Mulyadi mengatakan agar penggunaan dana desa ini ke depan sesuai dengan aturan dan tidak ada lagi kesalahan dokumen maupun keterlambatan pelaksanaan kegiatan seperti penggunaan dana desa tahun sebelumnya yakni tahun 2021.

"Ini ada beberapa rekomendasi strategi agar penyaluran dan penyerapan transfer ke daerah dan dana desa yakni perlu diperkuat sinergi dan koordinasi dengan stakeholder. Kemudian perlu dilakukan inventarisasi permasalahan yang terjadi di tahun sebelumnya dan melakukan mitigasi. Selain itu, perlu diperhatikan SDM dan jumlah personel pengelola TKDD di semua level," ujar Edih.

Dia menegaskan, perlu dilakukan upaya untuk mempercepat penyaluran dan pemanfaatan TKDD dengan meningkatkan kualitas dokumen persyaratan penyaluran TKDD, percepatan persiapan dan penyelesaian pengadaan barang dan jasa.

"Dengan sebelumnya harus melakukan perencanaan kegiatan dan anggaran secara matang, melakukan percepatan dan penyusunan dan penyelesaian Perkada, APBDes, dan Perkades," ujarnya.

"Melakukan penginputan laporan ke dalam aplikasi pada awal waktu serta mendukung upaya integrasi siskeudes dengan OMSPAN, melaksanakan penyaluran dan penyerapan TKDD dengan berprinsip pada Good Governance, dan meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Transfer Khusus, penyaluran DAK Fisik berbasis kontrak," pungkasnya. (*)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar