'Zona Hijau' Standar Pelayanan Publik, Pemkab Bangka Terima Penghargaan Ombudsman RI

KBRN, BANGKA : Pemerintah Kabupaten Bangka menerima Penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 dari Ombudsman Republik Indonesia, sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Penyampaian penghargaan itu dilakukan Ketua Ombudsman Perwakilan Bangka Belitung, Shulby Yozar Ariadhi kepada Bupati Bangka, Mulkan, di Rumah Dinas Bupati Bangka, Senin (17/1/2022).

Bupati Bangka, Mulkan kepada RRI.co.id mengatakan, meskipun Kabupaten Bangka dinilai ombudsman sangat baik dari segi kepatuhan standar pelayanan publik, namun hasil ini belum memenuhi targetnya menjadi peringkat 1 se-Indonesia.

"Kepatuhan standar pelayanan publik kita memang belum sesuai harapan yang inginnya menempati peringkat 1 nasional, walaupun nilai kita hanya terpaut nol koma sekian dengan peringkat 1," kata Mulkan.

Dari penilaian Ombudsman menurut Mulkan, ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkab Bangka yang masih lemah dalam pelayanannya kepada masyarakat.

Hal itu ditegaskannya harus dibenahi di tahun 2022 ini sebagai komitmen memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

"Harus dibenahi itu kekurangan kita, dan yang penting kita harus menjaga komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat kita. Kita harus berupaya keras menjadi yang terbaik pada tahun 2022 nanti, semoga bisa kita capai," tegasnya.

Di tempat sama Ketua Ombudsman Perwakilan Bangka Belitung, Shulby Yozar Ariadhi menjelaskan, penghargaan ini merupakan hasil penilaian survey Ombudsman RI secara nasional pada tahun 2021, terhadap standar pelayanan publik di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia.

"Kabupaten Bangka patut mendapatkan apresiasi karena bisa terus mempertahankan prestasinya bertahan di zona hijau atau kepatuhan tinggi dalam pelayanan publik, dan kita lihat akumulasi nilainya juga meningkat dari survey di tahun 2017 yang bahkan saat itu Bangka peringkat 1," terang Shulby.

Hal ini menjadi indikasi baik, bagaimana Pemerintah Kabupaten Bangka memberikan kepastian pelayanan publik kepada masyarakat.

"Memang ada beberapa catatan di OPD tertentu, dan juga terutama di Desa atau Kelurahan, namun secara umum standar kepatuhan pelayanan publik di Kabupaten Bangka sudah sangat baik," ujarnya.

Secara keseluruhan, dari 416 Kabupaten se-Indonesia, Kabupaten Bangka menempati peringkat ke-6 Kabupaten dengan Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik.

Kabupaten Kampar menempati peringkat 1, disusul Deli Serdang, Rokan Hilir, Landak, dan Kutai Kartanegara di posisi 5 besar.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar