APBD Kabupaten Bangka Tahun 2022 Turun, Fokus Anggaran Masih Pada Penanganan Covid-19

KBRN, Bangka : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka menggelar rapat paripurna penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2021.

Rapat Paripurna tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Bangka Syahbudin, perwakilan Forkopminda Kabupaten Bangka, sejumlah Kepala OPD di Pemkab Bangka, Kamis (21/10/2021) di ruang paripurna Kantor DPRD Kabupaten Bangka.

Ketua DPRD Kabupaten Bangka, Iskandar menyebutkan bahwa rapat paripurna kali ini membahas tentang penyampaian Nota Keuangan dan RAPBD Kabupaten Bangka tahun anggaran 2022.

"Ini merupakan tindak lanjut dari paripurna sebelumnya tentang penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPS) beberapa waktu lalu," kata Iskandar.

Menurutnya, sampai saat ini pandemi Covid-19 masih belum berakhir sehingga ditahun 2022 mendatang akan terus dihadapkan pada ketidakpastian.

"Oleh karena itu, APBD tahun 2022 harus responsif dan elektibel dalam merespon ketidakpastian tersebut," ujarnya.

Kendati begitu, pemerintah daerah harus tetap optimisme dan penuh kehati-hatian dalam penggunaan APBD tahun anggaran 2022.

"Dengan demikian, diharapkan pemerintah daerah dapat mencapai percepatan dan pertumbuhan ekonomi serta iklim investasi di tengah pandemi ini sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Bangka Syahbudin mengindikasikan bahwa prospek pada tahun 2022 nanti masih menunjukan sinyal ketidakpastian dalam konteks fiskal.

"Resiko ketidakpastian perkembangan Covid-19 masih menjadi faktor yang harus diantisipasi ditahun 2022 ini," kata Syahbudin.

Dengan adanya faktor tersebut, maka pada tahun 2022 nanti dipastikan masih menjadi tahun yang sulit dan syarat dengan tantangan.

"Kondisi tersebut diperkuat dengan rasionalisasi dana transfer pusat yang saat ini masih menjadi kontributor utama dalam instrumen pendapatan daerah," ungkapnya.

Oleh karena itu, hal tersebut sangat berdampak pada Dana Alokasi Umum (DAU) RAPBN tahun 2022 yang hanya mengalami kenaikan sebesar Rp 208,6 miliar atau tumbuh hanya sebanyak 0,1 persen.

Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) hanya tumbuh sebesar 0,7 persen atau setara dengan Rp 408 miliar rupiah.

Sedangkan Dana Insentif Daerah (DID) pada tahun 2022 justru turun pada angka -46,7 persen dari tahun sebelumnya.

"Oleh karena itu, kita akan melakukan penghematan belanja serta mengoptimalisasi terhadap Pendapat Asli Daerah (PAD)," jelasnya.

Meski terjadinya penurunan anggaran, ia meminta agar pelaporan keuangan anggaran harus tetap dilaporkan secara baik.

"Yang terpenting adalah dalam kondisi seperti ini adalah kita harus tetap menjaga ritme dan mengatur pembelanjaan kita sehingga dana yang ada dengan yang dikeluarkan bisa diimbangi," imbuhnya. (rel/b)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00