Monev Focal Point, Ombudsman Babel Harapkan Komitmen Seluruh Instansi Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik

KBRN,  Pangkalpinang : Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bangka Belitung, Sulby Yozar Ariadhy membuka kegiatan Monitoring dan evaluasi Focal Point guna mendorong komitmen Instansi Daerah dan Vertical guna meningkatkan Kulaitas Pelayanan Publik.

Secara khusus kegiatan ini juga menghadirkan Kepala Keasistenan Utama Pegaduan Masyarakat Ombudsman Republik Indonesia, Patnuaji Agus Indrarto sebagai pemantik diskusi dalam kegiatan yang di gelar.

Menurut Aji, Ombudsman tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia, ada fakta menarik dibalik jumlah pengaduan yang masuk ke Ombudsman diantaranya berdasarkan data, jumlah pengaduan di berbagai dunia nenunjukkan semakin maju suatu negara, maka pengaduan akan semakin tinggi sehingga menandakan hubungan selaras antara kemitraan Ombudsman dengan instansi penyelenggara pelayanan public.

“Intinya, semakin erat kolaborasi Ombudsman dan seluruh instansi penyelenggara publik, maka akan berdampak pada kualitas pelayanan publik yang semakin baik.”ujarnya, Kamis (7/7/2022).

Selain itu dalam diskusi, Kepala Keasistenan Penerimaan dan verifikasi Laporan Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, Mariani menyampaikan kemitraan sebagai bagian dalam pelayanan publik kepada masyarakat.

“Urusan Ombudsman dan dengan berbagai instansi daerah dan vertikal bukan hanya soal laporan dan pengaduan saja. Pelayanan publik memiliki cakupan yang luas dan bukan kerja tunggal tapi diperlukan kolaborasi dan sinergi yang baik antar instansi.” Paparnya

Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bangka Belitung , Sulby Yozar Ariadhy mengatakan kegiatan yang dilakukan merupakan bentuk optimalisasi pengawasan tugas dan fungsi Ombudsman, karena sejak  tahun 2020 secara bertahap focal point sudah di bentuk dan 175 focal point yang tersebar di berbagai instansi menjadi mitra Ombudsman untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas. Output dari kegiatan monev utamanya selain pembaharuan data juga diikuti dengan penandatangan komitmen dan rencana aksi.

“Berdasarkan evaluasi, ada beberapa kendala dan hambatan setelah selama ini sinergi kita berjalan yaitu komunikasi, kompetensi pejabat Focal Point, pejabat pengambilan keputusan dan rotasi pejabat yang kemudian menyebabkan Focal Point yang sudah terbentuk menjadi kurang optimal, sehingga kita bertemu kembali untuk kemudian berdiskusi menyusun satu rumusan agar Focal Point dan kemitraan ini bisa berjalan dengan efektif dan efisien.

Untuk itu ia berharap kedepan akan ada pertemuan berkala antar instansi penyelenggara pelayanan publik dan setiap progressnya akan di awasi agar pelayanan publik di Bangka Belitung semakin berkualitas.  

Hadir dalam kegiatan tersebut 14 instansi daerah dan vertical di wilayah Kepulauan Bangka Belitung diantaranya Kantor Kementerian Hukum dan HAM Kep Bangka Belitung, Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN Kep. Bangka Belitung, Inspektorat Pengawasan kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, PT PLN Wilayah Bangka Belitung, PT TIMAH Tbk, Seluruh Inspektur Daerah Kota, Kabupaten dan Provinsi di Bangka Belitung, dan BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang dan Kantor Kementerian Agama Prov. Bangka Belitung.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar