Sitagar, Atasi Tinggi Belanja Pegawai Pemprov Babel

KBRN : Pangkalpinang : Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), status pegawai yang bekerja di lingkup pemerintah hanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Mengacu pada amanah undang undang tersebut, para Pekerja Harian Lepas/ Tenaga Honorer dilingkup pemerintahan menurut Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Susanti mau tidak mau harus dapat bersaing menjadi PPPK

“Dibukanya wacana ada PPPK sesuai dengan yang ada pada peta jabatan yang diusulkan secara bertahap untuk ikut dalam proses ini, Harusnya para PHL kita sebagai seorang yang kompeten dan paham pola pemerintahan legowo mengikuti dan siap bersaing”, kata Susanti kepada rri.co.id, Sabtu (22/1/2021) di Pangkalpinang

Ia menambahkan pemenuhan pegawai dalam kepemerintahan tidak cukup hanya melihat sisi kuantitas namun faktor kualitas juga harus menjadi perhatian.

“Karena Negeri kita bukan hanya butuh orang yang banyak tapi tidak kompeten, tapi butuh orang yang betul – betul bisa menjadi apartatur sipil negara yang tidak hanya sebagai pelayan publik, pembangun bangsa, juga pemersatu,” ujarnya

Dengan dasar pemikiran itu para ASN yang ada saat ini juga diajak untuk ikut memikirkan kebutuhan  masyarakat

“Tidak menimbulkan huru – hara, kita harus kasihan sama masyarakat kita kalau jumlah PHL kita berlebihan, mungkin nanti jalan tidak bisa kita bangun karena untuk bayar gaji, yok kita legowo mungkin masyarakat lihat kenapa sih Kabupaten ini ada jalan rusak tidak di bangun – bangun ya karena sulit mencari anggarannya sudah banyak kebelanja pegawai, jadi kita harus adil kepada masyarakat,” imbuhnya

Untuk mengatasi persoalan tersebut, di lingkup Pemprov Babel saat ini secara bertahap melakukan langkah penyelesaian.

“Kita tahun ini sudah membatasi dengan usia, siapapun dia sesuai aturan Kemenaker usia pensiun PHL kita 55 tahun, secara pertumbuhannya kita tidak akan menggantikan yang pensiun karena di provinsi ini juga kondisinya sudah satu banding satu antara PNS dan Honorer, Ini kondisi yang sudah tidak sehat,” tegasnya

Selain itu untuk menyehatkan kondisi itu pihaknya saat ini juga sedang menata para PHL sesuai latar belakang pendidikan dan keahliannya.

“Jadi kita bersikap netral kita menganggap para PHL ini juga masyarakat yang harus kita bantu tapi dengan pola yang benar, siapapun dia kalau dia kompeten kita beri kesempatan, jadi kita tata pelan – pelan dengan syarat yang sudah ditetapkan, belanja publik dan pegawainya ideal 60 publik dan 40 pegawai dan yang direkrut juga kompeten,” jelasnya

Penataan para PHL itu dikemas dalam program “SITAGAR”

“Bertahap kita benah, kita tata melalui sitagar yakni Sistem Penataan Tenaga Honorer”, pungkasnya (WS)

 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar