PPKM Level 3 Nataru, Babel Laksanakan Aturan Inmendagri

KBRN, Pangkapinang : Satgas Covid-19 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak akan mengeluarkan aturan tambahan terkait PPKM Level 3 yang akan dilaksanakan diseluruh wilayah Indonesia pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 mendatang.

“Rencananya kita memang tidak mengeluarkan lagi aturan tambahan, kita mengikuti saja aturan yang sudah di keluarkan Kemendagri,” kata Mikron Antariksa, Sekretaris Satgas Covid-19 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada rri.co.id, Minggu (28/11/2021) di Pangkalpinang

Mikron menambahkan semua aturan tentang PPKM Level 3 saat Nataru (Natal dan Tahun Baru) itu telah di muat dalam Inmendagri nomor 62 tahun 2021 tentang pencegahan dan pengendalian Covid-19 di saat Natal dan Tahun Baru berikut aturan tambahannya.

“Didalam aturan – aturan tersebut juga sudah banyak aturan – aturan tambahan selain Inmendagri yang biasanya ada di level 3, tambahan itu seperti untuk tambahan cuti, bepergian dan bepergian juga harus dengan surat keterangan tidak mudik atau dalam keadaan mendesak,” ujarnya.

Selain itu, menurut Mikron mengacu kepada Perpresnya, Covid-19 merupakan bencana non alam yang masuk dalam bencana nasional sehingga regulasi yang di terapkanpun sudah seharusnya regulasi nasional.

“Kami memang sudah menyiapkan dimulai kemarin rapat di Polda Babel bersamaan dengan rapat nasional di pimpin Menkokesra jadi kami sepakat mengikuti aturan nasional karena ini  masih dalam Perpres nomor 12 bahwa bencana non alam covid ini masuk bencana nasional dan regulasinya juga secara nasional” jelasnya.

Dia menegaskan meski Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan wilayah yang memiliki karakteristik sendiri dan diberi keleluasaan mengeluarkan aturan tambahan melalui surat edaran pimpinan daerahnya, namun dipastikannya Satgas Covid beserta seluruh pihak terkait di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun kabupaten dan kota akan mengambil peran sebagai pelaksana apa yang telah diatur dalam Inmendagri.

“Kalau seandainya ada regulasi tambahan karena keunikan wilayah seperti kita Bangka Belitung kitakan 2 pulau nah itu baru di terbitkan SE, namun pada prinsipnya aturan di inmendagri prinsipnya kita akan ikuti dan melaksanakan sebagai pelaksana teknik ditingkat bawah," kata Mikron.

Sementara itu Rabu, 1 Desember 2021 mendatang pihaknya akan melakukan koordinasi bersama seluruh pihak terkait untuk menetapkan kegiatan yang akan dilaksanakan nanti.

“Rapat tingkat provinsi dengan seluruh pihak ytang terkait dengan Nataru tersebut mulai dari  BKPSDM sampai Disbudparpora untuk menggiatkan secara tekhnis apa saja nanti yang akan kita lakuka,”  pungkasnya (WS).

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar