Soal Papua Barat Daya, Rico Sia Kembali Buka Suara Agar Pimpinan DPR RI Konsisten

Rico Sia

KBRN, Sorong : Peresmian dan pelantikan 3 daerah otonom baru di Provinsi Papua dan belum terealisasinya pengesahan RUU Provinsi Papua Barat Daya menimbulkan tanda tanya seluruh masyarakat di Papua Barat Daya, pasalnya berdasarkan kelengkapan dan persetujuan dibeberapa tingkatan Provinsi Papua Barat Daya telah disetujui dan hanya menunggu penetapan dari pimpinan DPR RI.


Melihat persoalan ini, Anggota Komisi VII DPR RI dapil Papua Barat, Rico Sia yang juga diutus untuk mengawal pembahasan Provinsi Papua Barat Daya di Komisi II menegaskan secara aturan Papua Barat Daya telah mendapat dukungan dari Fraksi-fraksi di DPR RI, hal ini juga menunjukkan adanya persetujuan dari pimpinan DPR RI yang tergabung sebagai anggota Fraksi, oleh karena itu diharapkan pimpinan DPR RI dapat segera mengesahkan DOB Papua Barat Daya.


" Kalau dikatakan dukungan dari anggota DPR RI melalui Fraksi maka sudah dipastikan seluruh mayoritas fraksi mendukung, kenapa saya katakan demikian, sebab pimpinan DPR RI juga bagian dari anggota Fraksi yang telah menyetujui usulan Papua Barat Daya" tegas Rico Sia.


Lebih jauh kata Rico Sia, dirinya menduga ada spekulasi personal dibalik jadwal pengesahan RUU Provinsi Papua Barat Daya, sehingga jadwal pengesahan ini terlambat bahkan terkesan diulur-ulur.


" Dugaan kami ada ada persoalan personal dibalik ini semua, jika memang demikian janganlah mengorbankan aspirasi masyarakat banyak dengan mengedepankan kepentingan pribadi, sehingga diharapkan dlaam waktu dekat Papua Barat Daya dapat disahkan sebagaimana janji Pimpinan DPR RI pada penutupan sidang paripurna terakhir yang menjanjikan akan mengesahkan Provinsi Papua Barat Daya" lanjut Rico Sia.


Sejumlah isu kembali mencuat berkaitan dengan belum terbitnya jadwal pengesahan Papua Barat Daya dalam sidang paripurna DPR RI, beberapa kabar menyebutkan pengesahan dalam sidang paripurna DPR RI tertunda karena adanya pembukaan KTT G20 di Bali yang diikuti oleh Pimpinan DPR RI dan sejumlah Menteri terkait.