Pemkab Sintang Jamin Tidak Revisi Pendanaan Pilkada

KBRN, Sintang: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  (BPKAD) kabupaten Sintang, Joni Sianturi mengatakan Pemda Sintang tetap konsisten tidak merevisi terkait pendanaan Pilkada 2020.

“Ini merupakan arahan dari Pemerintah Pusat terkait pilkada yang sudah direncanakan semula, kita tidak perlu merevisi pendanaan pilkada 2020, pilkada tetap diselenggarakan dan anggarannya tersedia", ucap Joni Sianturi.

Sebelumnya, Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Moch. Ardian N, mengecek pendanaan pilkada tahun 2020,  menurutnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah sudah disepakati bersama DPR, KPU, BAWASLU bahwa pelaksanaan Pilkada jatuh pada tanggal 9 Desember 2020, untuk segala tahapan akan disampaikan oleh KPU dan Bawaslu.

Terdapat 9 Provinsi dan 261 Kabupaten/Kota sebagai badan penyelenggara pilkada 2020, dengan jumlah TPS Sebanyak 251.838 TPS, dengan jumlah pemilih sekitar 105.584.845.

Deputi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Purwoto Ruslan menjelaskan tahapan penyelenggaraan pilkada tahun 2020, diaktifkan kembali 15 Juni 2020, syarat dukungan paslon perseorangan 24 Juni-19 Agustus 2020, Verifiasi Faktual 24 Juni-9 Juli 2020, Pengumuman Pendaftran, Penelitian, Penetapan Paslon 1 sampai 23 September 2020, Kampanye 26 September sampai 5 Desember 2020 (71 hari), Pemungutan Suara 9 Desember 2020, penghitungan dan rekapitulasi suara 8 sampai 26 Desember 2020.

Komisioner KPU Sintang Karsinah menyatakan pihak KPU Kabupaten masih menunggu PKPU pusat terkait pengaktifan kembali Pilkada yang direncanakan 15 juni 2020, Menurutnya PKPU merupakan dasar hukum KPU dalam bekerja.

" Sampai saat ini belum ada PKPU terkait tahapan, menyinggung masalah penganggaran KPU juga tidak akan mengusulkan penambahan anggaran Pilkada Sintang, bilapun nanti diperlukan penambahan terkait APD sesuai standar covid-19 kemungkinan melalui APBN," jelasnya kamis (04/03/2020).

Deputi KPU RI juga menyampaikan prosedur kampanye yang tetap pada protokol kesehatan covid-19,  selama kampanye harus menjamin bahwa seluruh kegiatan kampanye berjalan dengan lancar sesuai instruksi pemerintah dengan mempersiapkan SOP Protokol Pencegahan Penyebaran dan meminimalisir penularan Covid-19, kemudian juga tidak ada kontak fisik, dengan masa waktu tahapan kampanye yang dipersingkat.( fik)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00