RAPBD 2021, Anum : Ketergantungan Daerah Dari Dana Transfer Masih Tinggi

KBRN, Sintang: Penyusunan RAPBD tahun 2021 Kabupaten Sintang harus berpedoman pada kebijakan-kebijakan yang digariskan dalam Permendagri nomor 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2021.

Pjs Bupati Sintang Florentinus Anum mengatakan, program dan kegiatan berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Sintang tahun 2021, selanjutnya dituangkan dalam kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara, yang telah disepakati bersama antara kepala daerah dan DPRD Kabupaten Sintang.

Menurutnya secara garis besar rancangan struktur APBD kabupaten Sintang tahun anggaran 2021, berdasarkan kebijakan umum APBD (KUA) dan PPAS Kabupaten Sintang Tahun 2021 yang telah kita sepakati bersama.

Komposisi dari total pendapatan masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat sebesar 85,51 persen, dari pendapatan asli daerah 8,15 persen, lain-lain pendapatan daerah yang sah 3.51 persen dan 2,83 persen dari dana transfer pemerintah provinsi,” ungkap Anum dalam rapat Paripurna DPRD Sintang dengan agenda Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021 .

“Pemerintah memproyeksikan ekonomi indonesia hanya tumbuh minus (-) 0,4 persen hingga 2,3 persen pada tahun 2020, ini tentunya akan berakibat terhadap kebijakan transfer ke daerah di tahun mendatang, kontraksi ini merupakan dampak dari penerapan kebijakan social distancing yang mempengaruhi konsumsi dan investasi. namun pada tahun 2021, pemerintah optimis ekonomi akan tumbuh sebesar 4,5 persen hingga 5,5 persen. tentunya laju perekonomian indonesia kedepannya dipengaruhi dengan berbagai kebijakan pemerintah yang diambil pada saat ini,”  katanya.

Ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pusat masih sangat tinggi, oleh karena itu kata Anum agar menjadi perhatian  terhadap proyeksi pendapatan transfer pada rancangan APBD tahun anggatan 2021 yang akan diterima daerah dari pemerintah pusat, seperti dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus fisik (DAK fisik), dana alokasi khusus nonfisik (DAK nonfisik), dana insentif daerah (DID), dan dana desa.

Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sintang Florensius Ronny didampingi Wakil Ketua DPRD Sintang Heri Jambri. Hadir anggota DPRD Sintang, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Dra. Yosepha Hasnah, M. Si, anggota Forkopimda, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang. (fik)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00