Sintang Raih Peringkat Pertama 8 Aksi Pencegahan Stanting

KBRN, Sintang: Kabupaten Sintang meraih peringkat pertama Penilaian Kinerja dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2020. Tidak tanggung tanggung Kabupaten Sintang meraih skeselurah dari 8 aksi berdasarkan 3 kategori kinerja. Kabupaten Sintang juga dinobatkan sebagai kabupaten paling inspiratif, paling reflikatif dan paling inovatif.

Penilaian ini dilakukan setelah pemerintah Provinsi Kalimantan Barat  mengumumkan Laporan Hasil Kegiatan Penilaian Kinerja Upaya Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2020.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Dra. Yosepha Hasnah,  mengatakan  keberhasilan yang diraih Pemerintah Kabupaten Sintang tersebut merupakan hasil kerja keras semua Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang terkait dengan upaya pencegahan dan penurunan stunting.

 “Kita bersyukur atas keberhasilan ini. Terima kasih kepada semua OPD yang sudah terlibat secara serius dalam program penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Sintang. Tentu ini akan menjadi motivasi kita ke depan untuk lebih memperkuat upaya dalam mennangani stunting ini,” terang Yosepha Hasnah

Duta Stunting Kabupaten Sintang yang juga Kepala Bappeda Kabupaten Sintang Kartiyus mengatakan pihaknya telah melakukan presentasi di Pemprov Kalbar sebagai tim penilai termasuk tim Kemendagri.

 “Tahun 2019 lalu kita juga peringkat pertama,  memang dari 8 aksi itu, hanya satu yang diambil sambas, 7 yang lain kita peringkat pertama. Nah, tahun 2020 ini kita borong semua. Kita sapu bersih. Termasuk kategori kinerja kita sapu bersih. Sintang memang sangat komit soal pencegahan dan penurunan stunting ini. Kita mampu menyajikan sesuatu yang berbeda dengan kabupaten lai,n” terang Kartiyus.

Salah satu yang menjadi unggulan Kabupaten Sintang  memiliki Peraturan Bupati Sintang tentang Desa ODF. Dan sudah diturunkan menjadi Peraturan Desa di semua desa di Kabupaten Sintang.

“ OPD mau diajak keroyokan dalam mencegah dan menurunkan stunting. Dinas Perkim membuat WC dan air bersih, Dinas Ketahanan Pangan membuat kebun sayur diperkarangan rumah, Dinas Kesehatan sudah sangat spesifik melalui puskesmas, Dinas Pemdes membuat  peraturan tentang kewenangan desa dan ADD untuk menurunkan stunting. Waktu dinilai, tim penilai melihat di APBD dan APBDes ada dana untuk mengurus stunting ini,”  Kata Kartiyus. (fik)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00