Serapan APBD Sintang Masih Rendah, Bupati Harap OPD Pacu Serapan DAU dan DAK

evaluasi_serapan_dau_dan_dak.

KBRN, Sintang : Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang melaksanakan Coffe Morning dalam rangka Ealuasi Kegiatan Pembangunan di kabupaten Sintang dan Evaluasi Penyerapan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) semester 1 tahun anggaran 2022 di Pendopo Bupati Sintang, Rabu, (6/7/2022).

Dalam sambutannya Bupati Sintang Jarot Winarno menghimbau semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera dipacu realisasi serapan DAU dan DAK dengan mengarahkan segala kemampuan semaksimal mungkin.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Dra.Yosepha Hasnah,M.Si mengatakan untuk semua OPD supaya disiplin dan segera mengunakan serapan dana  DAU dan DAK.

“Realisasi penyerapan APBD kita masih sangat rendah baru 32 persen semestinya jika kita menarik garis liner 8 persen perbulan maka 8 kali 6 setidaknya 48 persen,” ucapnya.

Yosepha menambahkan kepada OPD yang pengelola pendapatan supaya di pacu juga secepatmya  karena ini masih 36 persen. Setda dan BPKAD akan menyurati OPD agar pelaksanaan DAK supaya disiplin dengan tahapan-tahapan pencairan dana.

“Tahun ini kita akan menyurati dari awal bahwa ketika tidak mampu mengikuti tahapan sesuai aturan Kementerian Keuangan maka silahkan diperingati terlebih dahulu, pihak ketiganya putus kontrak atau apapun,” katanya.

“Untuk semua OPD pengelola DAK supaya disiplin dengan tahapan-tahapan pengelolaan DAK,”ucapnya.

Selanjutnya Yosepha mengatakan terkait dengan paket-paket PL (Penunjukan Langsung) supaya segera dipacu namun diperhatikan item-item di dalamnya.

“Untuk Dinas Pendidikan walaupun ada kegiatan-kegiatan didalamya yang di kontrakan saya tidak tahu apakah PL ini murni atau tidak atau sepeti apa supaya dipelajari betul-betul,”ujarnya.

“Kamudian untuk dinas dinas lainnya yang mengunakan DAU supaya dipacu,karena kita akan segera dievaluasi Kementerian Dalam Negeri terkait serapan dana,"ungkapnya.

“Untuk DAK kami akan tindak lanjuti jika tidak dapat dicairkan per 21 juli supaya tidak dilaksanakan, karena dikhwatirkan nanti akan mengunakan DAU dan merembet ke pekerjaan lainnya,” tegasnya.

Yosepha memghimbau untuk semua OPD yang terkait dengan laporan dan lain-lain yang merupakan kewajiban untuk segera cek, dilaporkan tidak perlu menunggu perintah Bupati atau Sekda,” himbaunya (titik).

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar