Kemendagri Keluarkan Aturan Baru Pemberian Nama Anak Minimal Dua Kata

KBRN, Sintang: Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil kabupaten Sintang saat ini tengah melakukan pencetakan KTP anak yang dimilai sejak anak lahir hingga usia 17 tahun.

Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang Agus jam mengatakan KTP anak ini merupakan perwujudan satu data Indonesia yang semakin baik agar pendataan penduduk semakin akurat dan dapat digunakan serta terintegrasi dengan instansi lainya.

“Penduduk Indonesia hanya punya satu NIK seumur hidup maka ini penting,” katanya

Saat ini pihaknya juga tengah mensosialisasikan penamaan anak yang  sudah tidak boleh lagi memberikan nama bagi anak-anaknya hanya satu kata, minimal harus 2 kata.

“ kita sudah sosialisasikan ini ke kecamatan-kecamatan, Ini untuk anak yang baru lahir yang sudah terlanjur tidak masalah karena aturanya kan baru,” ungkapnya.

Sementara, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat, Yohanes Budiman mengatakan masyarakat Indonesia sudah tidak boleh lagi memberikan nama bagi anak-anaknya hanya satu kata, harus minimal 2 kata.

Menurutnya, ada syarat tertentu dalam pencatatan nama termasuk larangan menyingkat nama disebutkan nama harus mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir, jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi, dan jumlah kata paling sedikit 2 kata.

“Memberi anak nama singkatan juga tidak diperbolehkan. Misalnya, Muhammad Nasir disingkat Muh. Nasir. Penyingkatan nama anak akan otomatis ditolak oleh sistem computer,” ungkapnya saat menghadiri kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil di Hotel My Home pada Senin, 23 Mei 2022.

Menurutnya  ada orangtua yang memberikan nama anaknya hanya satu huruf saja, misalnya A. itu tidak boleh. Waktu membuat akta kelahiran, akan ditolak oleh sistem computer.

"Itu aturan yang baru. Atau contoh lain, nama Gusti disingkat Gst. Itu sekarang sudah tidak boleh. Atau Abdul disingkat Abd, itu tidak bisa," jelas Yohanes.

Aturan baru pemberian nama anak ini harus diperhatikan para orangtua. Yohanes juga meminta Disdukcapil, camat, lurah hingga RT menyosialisasikan aturan baru ini.

Dasar dari pelarangan penggunaan nama 1 kata tersebut adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan.

Aturan yang terdiri dari 9 pasal ini ditetapkan pada 11 April 2022 dan telah diundangkan pada 21 April 2022 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (fik)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar